PENASULTRA.COM, WAKATOBI – Aksi demonstrasi sejumlah nelayan bersama aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Wakatobi, Cabang Baubau di kantor DPRD, Kamis 29 Agustus 2019 berujung ricuh.
Peristiwa tersebut, terjadi saat hearing antara pendemo dan anggota legislatif (Aleg).
Akibatnya, sejumlah fasilitas dalam ruang rapat rusak diporak-porandakan pendemo yang kebanyakan masyarakat nelayan yang berasal dari Kecamatan Wangiwangi.
Aksi yang berujung anarkis tersebut dipicu atas ketidakpuasan massa terhadap kinerja Dewan dalam mengawal kinerja Pemda lantaran lalai mengawasi maraknya kapal pelingkar yang beroperasi di perairan Wakatobi. Hal itu dinilai sangat merugikan nelayan Wakatobi.
“Sebelumnya Dewan pernah merekomendasikan agar Pemda Wakatobi bersama instansi terkait membentuk tim pengawasan terpadu. Namun, hingga saat ini kapal pelingkar masih terus berkeliaran. Mana bentuk perlindungan DPRD dan Pemda terhadap nelayan?,” teriak Adianto, salah seorang massa aksi yang mulai memanasi keadaan.
Dalam hearing yang dipimpin langsung Ketua DPRD Wakatobi, Sudirman A Hamid itu, Adianto mengancam, jika terus terjadi pembiaran, nelayan akan mengambil sikap secara sepihak untuk mengusir kapal pelingkar.
“Jangan salahkan nelayan jika Pemda tidak serius menghentikan operasi kapal pelingkar di laut Wakatobi,” tekan Adianto.
Massa aksi yang terpancing mulai menunjukkan tersulut dengan merusak mikrophon. Tidak lama kemudian, meja dan kursi Dewan dibanting para pendemo sesukanya.
Riak tersebut, sontak diatasi aparat Kepolisian yang mengamankan demonstrasi. Beberapa pendemo yang diduga pembuat rusuh langsung diamankan menuju Mapolres Wakatobi.
Akibat dari rusuh tersebut, rapat konsultasi antara pendemo tidak dapat dilanjutkan.
Sebelum kisruh di kantor DPRD, nelayan dan HMI juga bentrok dengan Satpol PP saat melakukan aksi unjuk rasa di kantor bupati. Aksi bakar ban nyaris menimbulkan korban salah seorang pendemo.
Ketua DPRD Wakatobi, Sudirman A Hamid mengatakan, Dewan telah berupaya optimal dalam menyelesaikan keresahan nelayan. Bahkan, telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang berwenang mengurus dan mengatur perairan laut.
“Tim pengawasan terpadu yang dibentuk Pemda melibatkan DKP, Kepolisian, AL (Angkatan Laut) sudah berjalan meskipun belum maksimal. Akan tetapi, semua ini harus butuh waktu karena hal itu merupakan wewenang Pemprov,” terang Aco, sapaan akrab Sudirman A Hamid.(b)
Penulis: Deni La Ode Bono
Editor: Ridho Achmed
