PENASULTRA.COM, MUNA – Salah satu putra Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ikut dalam kompetisi Master Chef Indonesia 2021. Ia adalah La Ode Saiful Rahman pria asal Kelurahan Dana, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna. Hal ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Muna.
Namun, di media sosial Facebook, para netizen ramai menyoroti soal peran Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Muna yang diduga tidak memberikan bantuan dan dukungan kepada peserta lomba Master Chef Indonesia 2021 itu. Pasalnya, saat tampil di ajang kompetisi tersebut, La Ode Saiful Rahman mengenakan batik tenun Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Muna, Amiruddin mengungkapkan bahwa sekitar dua bulan lalu memang ada seseorang yang mengaku sebagai keluarga La Ode Saiful Rahman datang ke rumahnya menyampaikan hal itu.
“Waktu itu ibu Inarti dia datang ketemu saya di rumah. Saya tanya, berapa kali mau tampil? Hanya dia bilang katanya nanti bicara sendiri dengan keluarganya. Hanya memang pada saat ibu Inarti itu datang, dia memang sudah menyampaikan kepada saya bahwa ini katanya mau diambil dengan NTT. Dan saya kira mungkin dia lebih dulu berkomunikasi dengan NTT daripada kita sebetulnya. Karena informasi yang saya dapat sejak awal seperti itu”, jelas Amiruddin melalui sambungan telepon genggamnya, Minggu, 30 Mei 2021 malam.
“Kemudian besoknya, saya waktu itu sementara di perjalanan, ditelepon oleh yang mengaku sebagai keluarganya. Saat itu lagi urusan penting yang saya urus, saya bilang nanti kita ketemu. Setelah itu, tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang. Dan tidak ada proposal dan lain sebagainya. Kalau misalnya mereka juga betul-betul serius, harusnya mengkonfirmasi sama kita”, sambungnya.
Ia juga mengaku belum mengetahui posisi peserta lomba tersebut, apakah mewakili Kabupaten Muna atau Sulawesi Tenggara, atau inisiatif sendiri.
“Kita juga bukan tidak mau memfasilitasi. Yang pertama saya kira penting juga untuk memperjelas posisinya. Karena saya juga bingung, posisinya seperti apa. Apakah inisiatifnya sendiri, kalau misalnya inisiatifnya sendiri saya kira juga penting untuk didudukkan secara baik dengan kita”, tukasnya.
Olehnya itu, lanjut mantan aktivis PMII tersebut bahwa terkait persoalan ini bukan semata-mata kesalahan dari Pemda Muna. Namun, karena faktor komunikasi yang tidak tuntas.
“Kita bukan tidak mau membantu, tapi tentu juga ada prosedur-prosedurnya. Jadi hanya Pola Komunikasi yang tidak ketemu”, tutupnya.
Penulis: Husain
