GIPI Rekomendasikan Arah Pengembangan Pariwisata Sultra

Pena Travel505 views

PENASULTRA.COM, KENDARI – Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Provinsi Sulawesi Tenggara menemukan arah pengembangan pariwisata yang sebaiknya dijalani oleh pemerintah daerah di Sultra bersama para stakeholder terkait.

Posisi Sultra yang strategis dengan segala potensinya, harus menargetkan menjadi hub pariwisata untuk Kawasan Timur Indonesia (KTI), dengan memanfaatkan citra Wakatobi sebagai daya pikatnya.

GIPI Sultra bersepakat, pengembangan pariwisata Sultra berpusat di Kota Kendari yang merupakan sentral hub bagi kabupaten kota lainnya. Sedangkan daerah sekitar yang memiliki potensi sumber daya alam, kultur, sejarah, dan destinasi lainnya, wajib menyiapkan diri sebagai tujuan wisata. Kendari mesti menjadi kota untuk MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition) berskala nasional dan internasional.

Amenitas yang dimiliki kota ini cukup memadai, sambil terus menyiapkan infrastruktur MICE lainnya yang lebih representatif. Ruang konfensi yang ada cukup besar, bisa disiapkan hingga 3000 orang, hotel yang tersedia untuk kelas bintang empat juga dianggap cukup. Restoran, tempat hiburan dan sarana amenitas lainnya tersedia. Ada pula kawasan teluk dengan Hutan Mangrovenya, Kebun Raya, dan sebagainya yang dapat menjadi hiburan menarik bagi para tamu.

Sedangkan untuk menambah masa tinggal di Sultra, daerah penyangga seperti rumpun Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Kolaka, Kolaka Timur, mempersiapkan 3A (amenitas, akses, atraksi) yang memadai di Kawasan Rawa Aopa. Konawe Utara pun demikian dengan Labengki dan Wawolesea-nya, Konawe Kepulauan yang memiliki perkebunan kopra, air terjun, pantai dan goa, Pulau Buton dan Muna, juga mesti berbenah dan menata diri untuk lebih layak jual.

“Pemerintah Kota Kendari harus mampu merebut event-event nasional dan internasional membawanya ke sini, dengan cara memasuki organisasi-organisasi yang melibatkan para pemimpin di dunia. Sedangkan pemerintah daerah yang memiliki potensi, harus menciptakan atraksi-atraksi di destinasi serta memperbaiki akses dan infrastruktur ke tujuan. Tapi bukan merubah orisinilitasnya,” jelas Ketua GIPI Sultra, Ir. Hugua, Kamis 4 April 2019.

Peran GIPI yang di dalamnya terdapat unsur Pentahelix (akademisi, pengusaha, pemerintah, komunitas, media), akan memperkuat kolaborasinya bersama-sama mengembangkan pariwisata Sultra. Mulai dari penyiapan destinasi, pembinaan sumber daya manusia, membuat paket wisata, hingga promosi terarah di berbagai platform media.

Wakatobi yang kini telah masuk 10 Top Destinasi nasional, telah ditangani langsung oleh pemerintah pusat. Sehingga pemerintah daerah tidak perlu terlalu memikirkan pengembangannya. Apalagi Wakatobi telah menjadi badan otonomi pariwisata, yang telah dianggarkan sebesar Rp20,5 triliun oleh pemerintah pusat.

Dengan memanfaatkan hal ini, pengembangan pariwisata Sultra dapat lebih cepat dengan meminta kebijakan anggaran pusat sebagai daerah penyangga Wakatobi.

“Pemerintah pusat sebenarnya sudah hadir di Sultra melalui Wakatobi ini, kita tinggal meminta kebijakan anggaran pusat untuk pengembangan daerah penyangganya. Kita tidak usah urus Wakatobi, kita majukan saja daerah lain,” ujar Hugua sekaligus mantan Bupati Wakatobi dua periode yang sukses melejitkan Wakatobi.

Hugua juga mengaku maju sebagai calon anggota DPR RI dari Dapil Sultra pada Pemilu tahun ini, karena bertekad memperjuangkan pariwisata Sultra melalui legislatif di pemerintah pusat. Ketua asosiasi pemerintah daerah maritim di Asia Tenggara ini menyasar masuk di komisi yang membidangi pariwisata.

GIPI melahirkan rekomendasi pembangunan sektor pariwisata Sultra, setelah menggelar Rapat Kerja Daerah pertama (Rakerda I) di Hotel Zahra pada Kamis 4 April 2019. Diikuti para stakeholder yang berkaitan langsung dengan pariwisata, seperti pemerintah daerah, akademisi dari Universitas Halu Oleo, forkominda, perhotelan, airlines, restoran dan rumah makan, tempat hiburan, jasa perjalanan, pramuwisata, media, jasa transportasi dan lainnya.(smsisultra)

Editor: Ridho Achmed