oleh

Menambang di Luar IUP, PT AMIN Kebal Hukum?

-Pena Daerah-1.155 views

Aktivitas penambangan dan pemuatan ore nikel di Desa Tetebawo oleh PT AMIN (FOTO: Nur Alim)

PENASULTRA.COM, Kolaka Utara – Perseroan Terbatas Alam Mitra Indah Nugraha (PT AMIN) diduga kembali melakukan aktivitas penambangan ilegal di Desa Tetebawo, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Hal ini disampaikan ketua Pergerakan Pemuda Mahasiswa Kolaka Raya Nur Alim melalui rilis persnya kepada PENASULTRA.COM.

Pasalnya, menurut Nur Alim PT AMIN hanya memiliki wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan nomor 540/331/2014 tepatnya di Desa Patikala, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara.

Namun, saat ini PT AMIN kembali ketahuan melakukan kegiatan penambangan dan pemuatan ore nikel diluar titik koordinat tepatnya di Jetty Ex PT Masalle Desa tetebawo, Kecamatan Batu Putih.

Meskipun telah beberapa kali dilaporkan di Mapolda Sultra melalui Derektorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) terkait dugaan penambangan diluar titik koordinat, namun sampai saat ini belum pernah diberi sangsi.

“Negara ini seperti milik para pengusaha yang memiliki dana besar. Pasalnya meskipun kedua perusahan ini telah diketahui melakukan kejahatan disektor pertambangan, namun tidak pernah diberikan sangsi,” kata Alim melalui rilis persnya, Selasa, 21 April 2020.

Pada Tahun 2019 lalu ada dua IUP yang telah dilaporkan yakni PT AMIN dan PT Kurnia Mining Resouces atas dugaan sejumlah penambangan ilegal.

“Hukum dimana, anehnya dengan bebas PT AMIN kembali melakukan kegiatan ilegal mining meskipun sudah sering dilaporkan, tapi tak kunjung ditindaki. Sekarang ini ada lagi 5 tongkang yang didatangkan PT AMIN Untuk Melakukan pengapalan secara ilegal “, ujar  mahasiswa USN itu.

Lebih lanjut, Nur Alim mengatakan pihaknya akan kembali melaporkan PT AMIN dan PT Raidili Pratama yang melakukan pemuatan ore di jety yang sama di Ditreskrimsus Polda Sultra.

“Ada kejahatan besar yang kompak dilakukan para penegak hukum, Dinas ESDM, Syahabandar dan instansi lainya. Tidak ada lagi kepercayaan masyarakat pada penegakan hukum dari sektor pertambangan,” ungkap Nur Alim.

Penulis: La Ode Husaini

Komentar

NEWS FEED