PENASULTRA.COM, JAKARTA – Polemik kebijakan Gubernur DKI Jakarta mengenai pencabutan 12 izin gerai Hollywings dan undangan dari para tukang bakso menjadi kontroversi di tengah masyarakat saat ini.
PJ Ketua Umum PB HMI MPO, Laode Muhamad Farid menyebut bahwa beberapa pihak mengganggap kebijakan tersebut sudah tepat dilakukan dengan baik, namun beberapa pihak yang lain menganggap bahwa kebijakan tersebut tidak cukup bijak untuk dilakukan, niatan baik dari perspektif pemerintah dalam mengambil kebijakan atas persoalan di DKI Jakarta perlu diapresiasi, namun disisi yang lain perlu diberikan catatan pentingnya.
“Dalam hemat kami, dalam hal pengambilan kebijakan Gubernur DKI Jakarta perlu untuk dikaji kembali dan di forecasting implikasi positif dan negatif dari kebijakan tersebut akan seperti apa dampaknya, apalagi dalam hal ini narasi Gubernur DKI Jakarta yang akan maju sebagai calon Presiden 2024 telah tersebar di masyarakat umum”, ungkap Laode Muhamad Farid dalam rilis persnya, Kamis, 30 Juni 2022 malam.
Kata Farid, berdasarkan data dari media nasional, bahwa ada sekitar 3000 orang pekerja swasta yang terdampak dari kebijakan yang diambil oleh gubernur DKI Jakarta, 2.800 diantaranya warga jakarta dan 200 orang dari luar jakarta yang masuk mencari nafkah di Jakarta. Padahal kasus ini sudah ditangani pihak berwajib, dan enam orang sudah diproses secara hukum dan ditetapkan tersangka, yang dimana disangkakan pelanggaran penistaan agama.
Dalam sisi yang lain lanjut Farid, respon Gubernur DKI Jakarta dengan mengundang para tukang bakso di publik, seharusnya dipertimbangkan juga karena publik lagi diresahkan dengan pernyataan, Ketua Umum PDI Perjuangan yang lagi diperbincangkan publik, yang mengeluarkan argumentasi yang menyinggung para tukang bakso.
Dalam keadaan situasi publik saat ini, hilangnya kepercayaan pada tokoh publik, ditambah lagi penyampaian Gubernur DKI Jakarta yang berpihak kepada masyarakat tukang bakso mengkonotasikan mendiskreditkan kelompok lain, yang harus dipertimbangkan secara matang terlebih dahulu agar tidak terkesan, adanya kepetingan politik untuk pemilihan presiden 2024 yang selalu dikumandangkan oleh simpatisan gubernur DKI Jakarta, sehingga hal ini akan menjadi edukasi yang tidak sehat bagi masyarakat DKI Jakarta dan masyarakat Indonesia secara umum.
Sebagai seseorang pemimpin harusnya dapat lebih bijak dalam mengambil kebijakan agar tidak berimplikasi negatif dari hasil kebijakan sedapat mungkin diminimalisir, bahwa dalam situasi bangsa saat ini tidak baik-baik saja. Seharusnya Gubernur DKI Jakarta dalam pengambilan kebijakan, menyenangkan semua pihak jangan buat polemik dan kontroversi di masyarakat luas, namun minimal ada sisi kebermanfaatan yang lebih besar yang lahir dari kebijakan itu, bukan justru berimplikasi negatif dan kepanjangan serta menjadi pertanyaan publik.
Situasi ini perlu untuk disampaikan agar dapat menjadi edukasi yang baik bagi masyarakat DKI Jakarta, jika memang ada niatan baik dari keputusan yang telah diambil oleh Gubernur DKI, maka seharusnya ada garansi solusi yang ditawarkan oleh pemerintah DKI Jakarta, untuk para pekerja terdampak, apalagi dengan kondisi pekerjaan yang susah selesai menghadapi Covid-19’ dan susahnya mencari pekerjaan bagi masyarakat saat ini akan mejadi bahan evaluasi bagi pemerintah pusat atas kebijakan di DKI Jakarta, dan kemudian bagi para pekerja swasta tersebut berdampak tidak baik dengan hilangnya pekerjaan mereka.
“Maka dari itu, saya sebagai PJ Ketua Umum PB HMI MPO, mengingatkan sama gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, untuk mempertimbangkan secara matang tanpa ada masyarakat yang dirugikan dan memberi solusi yang baik yang dirugikan, jangan sampai terkesan publik kurang baik, dan ketika mengambil suatu kebijakan publik, seharusnya jangan melihat satu sisi atau kelompok, tapi bisa menaungi semua golongan di bangsa ini secara general”, tutupnya.
Editor: Redaksi
