PENASULTRA.COM, WAKATOBI – Sejumlah pemuda yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Pemikir Kiri (GMPK) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Waktobi, Senin 4 Maret 2019 lalu.
Dalam aksinya, para pemuda meminta Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Wakatobi, Achmad Aksar mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran hibah yang bersumber dari APBD 2018.
Koordinator aksi, Adianto menilai, Aksar yang juga merupakan putra dari Bupati Wakatobi tidak transparan mengelolah anggaran KNPI selama masa jabatannya. Termasuk bantuan dana hibah yang mengalir ke KNPI sebesar Rp500 juta diduga telah digelapkan.
“Kami nilai ada yang janggal. Dari beberapa kegiatan KNPI seperti goyang maritim, road race dan futsall tidak mungkin menghabiskan anggaran sebesar Rp500 juta,” tuding Adianto dalam orasinya.
Dengan adanya dugaan itu, Adianto mengancam bakal melaporkan Aksar ke lembaga penegakan hukum untuk dilakukan penyelidikan.
“Secara logika kan tidak mungkin anggaran 500 juta itu dihabiskan dengan kegiatan itu. Tentu ini penting untuk dilidik pihak kepolisian dan Kejari,” tuturnya.
Menanggapi hal itu, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Wakatobi, Juhaedin mengaku tidak memiliki kewenangan untuk memperlihatkan item kegiatan yang dilakukan KNPI.
“Sebab, semua dokumen kegiatan berada di KNPI secara kelembagaan. Kalaupun terjadi pemeriksaan BPKP, maka KNPI wajib memperlihatkan semua dokumentasi kegiatannya,” kata Juhaedin di hadapan massa aksi.
Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait tudingan GMPK, Achmad Aksar enggan memberikan komentarnya.
“Saya no coment ya. Biarkan saja,” kata Aksar saat dihubungi via telpon, Selasa 5 Maret 2019.(b)
Penulis: Deni La Ode Bono
Editor: Sal
