PENASULTRA.COM, KENDARI – Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir mengatakan, menyelesaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) adalah “mision Impossible” alias suatu misi yang tidak mungkin diselesaikan.
Dilihat dari gejolak di 2018, merupakan masa yang cukup kritis bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari dalam menjaga stabilitas pemerintahan.
“Bagi kami, bisa menyelesaikan LKPJ ini adalah suatu misi ketidak mungkinan atau mision impossible, dilihat dari masalah internal yang dialami oleh pemerintah daerah yang cukup berat. Namun semuanya dapat kami selesaikan sehingga berhasil membuat LKPJ ini,” kata Sulkarnain saat diwawancarai usai rapat Paripurna di DPRD Kota Kendari, Senin 8 April 2019.
Menurut Sulkarnain, LKPJ Kota Kendari, dilihat dari pendapatan daerah, hingga akhir 2018 yang sah sebesar Rp113.428.202.516.
Dari sisi belanja daerah, yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp676.078.463.586 dan belanja tidak langsung sebesar Rp545.543.867.635.
“Dengan total realisasi hingga akhir tahun sebesar Rp1.220.315.637.553,” jelasnya.
Devisit anggaran dari segi aturan, kata Sulkarnain, sangat memungkinkan dalam sebuah daerah, namun yang harus diatur adalah nilai dan presentasinya.
“99 persen pemerintah daerah di Indonesia mengalami devisit anggaran, hanya saja yang perlu di perhatikan adalah nilai dan presentasinya,” terang Sulkarnain.
Untuk diketahui, pembiayaan daerah di 2018 sebesar Rp11 miliar dan investasi sebesar Rp3 miliar.(b)
Penulis: Clara Sinthia
Editor: Yeni Marinda
