Terlalu Beresiko, JK Minta Pilkada 2020 Ditunda Sampai Ditemukan Vaksin Covid-19

Pena Nasional892 views

PENASULTRA.COM, JAKARTA – Mantan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla (JK) menyarankan agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, ditunda hingga vaksin Covid-19 ditemukan.

Dilansir dari dari detik.com, permintaan JK itu bukan tanpa alasan. Ia melihat saat proses kampanye, masyarakat sangat sulit menjaga jarak. Di beberapa kampanye jumlah masyarakat yang hadir melebihi batas maksimal yang ditetapkan KPU, yaitu hanya 50 orang saja.

“Saya kira KPU harus membikin syarat-syarat berkumpul atau apa. Kalau terjadi pelanggaran syarat-syarat, katakanlah kampanye hanya 50 (orang), tapi terjadi 200 (orang). Kalau terjadi kecenderungan itu, ya lebih baik dipertimbangkan kembali waktunya,” kata JK di sela-sela acara donor darah di gedung BPMJ Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu, 19 September 2020.

JK, yang juga Ketua Palang Merah Indonesia (PMI), mengatakan bahwa pada kondisi saat ini keselamatan dan kesehatan masyarakat lebih diutamakan.

“Kalau memang sulit dan ternyata susah untuk mencegah perkumpulan orang hanya 50 sesuai aturan yang dikeluarkan oleh masing-masing gubernur, lebih manfaat ke masyarakat itu bisa ditunda pilkada,” ujar JK.

“Saya sarankan ditunda dulu sampai beberapa bulan sampai vaksin ditemukan dan vaksin ditemukan nanti langsung menurun itu (penyebaran virus Corona),” sambungnya.

Seperti diketahui, belakangan ini tuntutan untuk menunda terselenggaranya pilkada terus muncul dari berbagai pihak karena kasus virus Covod-19 kian meningkat.

Salah satunya datang dari Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), yang meminta agar Pilkada 2020 ditunda.

Wakil Ketua Komite I DPD RI Ir H Djafar Alkatiri mengaku permintaan penundaan itu merupakan keputusan bersama melalui keputusan Komite l dan disepakati di sidang paripurna. Komite I, kata Djafar, tidak ingin Pilkada jadi penyebab munculnya klaster baru di Indonesia.

“Artinya bahwa ini juga melibatkan 105 juta pemilih, sehingga kekhawatiran kita akan timbul klaster baru, karena setiap TPS 500 orang pemilih,” ujar senator DPD RI asal Sulawesi Utara itu beberapa waktu lalu.

Di tengah tuntutan penundaan pilkada, ada kabar mengejutkan dari penyelenggara pemilu, KPU. Ketua KPU Arief Budiman dinyatakan positif Corona.

Hal itu diketahui saat tes swab yang dilakukan pada 17 September. Tes itu awalnya akan digunakan untuk persyaratan mengikuti rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Tanggal 16 September saya melakukan rapid test dengan hasil nonreaktif. Tanggal 17 September, malam hari, melakukan tes swab untuk digunakan sebagai syarat menghadiri rapat di Istana Bogor tanggal 18 September, dengan hasil positif,” kata Arief dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/9).

Jumlah kasus positif virus Corona (COVID-19) di Indonesia saat ini memang masih terus meningkat. Terhitung hingga Jumat (18/9) kemarin, total kumulatif kasus Corona di RI hari ini berjumlah 236.519.

Sumber: detik.com
Editor: Sain