PENASULTRA.COM, MUNA – Usai dikunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bupati Muna LM Rusman Emba kembali melakukan reshuffle kepada 17 Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam jabatan Administrator dan Pengawas Lingkup Kabupaten (Pemkab) di Aula Galampano Kantolalo, jalan By Pass Kota Raha, Selasa 28 Agustus 2018, malam pukul 22.00 Wita.
Ke-17 pejabat tersebut terdiri dari dua eselon III dan 15 lainnya adalah eselon IV.
Pada sambutannya, Rusman Emba mengungkapkan alasannya melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dilakukan malam-malam. Kata dia, hal itu tak lain dalam rangka penyesuaian peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan bupati. Sebab, kata dia, ada beberapa bidang yang dihilangkan.
Selain bidang yang dihilangkan, ada pula yang disatukan. Salah satunya, Unit Layanan Pengadaan (ULP).
“Tadi kebetulan ada tim monitoring evalusai dari KPK, bahwa ULP akan dijadikan satu bagian. Sehingga malam ini pelantikan tercipta,” ungkap LM Rusman Emba sebelum melantik dan mengambil sumpah para pejabat, Selasa 28 Agustus 2018 malam.
Masih banyaknya target-target yang bakal dicapai, dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik, khusus peningkatan kesejahteraan masyarakat, ketua FKPPI Sultra itu berharap bagi pejabat yang dipromosikan untuk memaksimalkan kinerja dan secepatnya melakukan penyesuaian.
“Kepada pejabat yang dilantik, tingkatkan harmonisasi pada pimpinan ataupun sesama birokrasi. Karena dengan harmonisasi itu tentu kita bisa menciptakan kreatifitas, sehingga suasana kedamaian dapat terwujud dalam lingkup Kabupaten Muna,” ujar Rusman.
“Sebagai aparat yang diamanahkan oleh konstitusi selamat kepada teman-teman yang dilantik semoga apa yang kita niatkan dapat terwujud,” tambah Rusman.
Sebelumnya, Selasa 28 Agustus 2018, KPK bertandang ke Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Muna dan langsung menggelar pertemuan tertutup di ruang kerja bupati Muna selama enam jam mulai pukul 08.30 Wita.
Kedatangan tim komisi antirasuah ini di Raha menemui Rusman Emba Bupati Muna, dan Rajiun Tumada Bupati Mubar, memantik sejumlah spekulasi.
Tim KPK yang membidangi Pencegahan Korupsi Herry Nurdin mengungkapkan, kunjungannya tersebut dalam rangka monitoring dan supervisi pencegahan korupsi yang terintegrasi di wilayah Muna.
Menurutnya, kegiatan serupa tidak hanya dilakukan di Muna. Namun di semua kabupaten dan kota di Sultra juga akan disupervisi.
“Ini kedatangan perdana kami di Muna,” ungkap Herry pada awak media seusai rapat tertutup, Selasa 28 Agustus 2018.
Menurut Herry, Pemkab Muna dan Mubar akan didorong pola pencegahan korupsi yang terintegrasi. Ia menyebut, delapan sektor pembahasan dalam rapat kordinasi kali ini, yakni terkait perencanan penganggaran, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), manajemen aset daerah dan pendapatan daerah serta beberapa sektor lainnya yang strategis.
Ia juga mengungkapkan sejumlah kelemahan yang harus diperbaiki dan dievaluasi, dan itu harus menjadi konsen bagi kedua daerah.
“Kita sudah memakai sistem online. Jadi kita terus monitoring dari jarak jauh walaupun kita tidak di sini,” tekan Herry.(b)
Penulis: Sudirman Behima
Editor: Ridho Achmed
