PENASULTRA.COM, KOLAKA – Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Pemerhati Rakyat Kolaka (FPRK) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Kantor Bupati Kolaka, Kamis 26 September 2018.
Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut Pemerintah Daerah (Pemda) Kolaka agar segera meninjau ulang mutasi Aparatur Negara Sipil (ASN) di lingkup Dinas Pendidikan Kolaka yang dinilai memiliki dendam politik pasca pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kolaka beberapa bulan lalu.
Koordinator aksi, Khaeruddin menilai, mutasi yang dilakukan Pemda kolaka terhadap 214 ASN yang didominasi oleh guru sekolah telah melanggar Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemutasian.
”Mutasi ini kesewenangan yang sarat dengan dendam politik. Mutasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kolaka adalah sangat jelas melanggar UU No 10 Tahun 2016 tentang pemutasian ASN, yang mana Gubernur, Walikota/Bupati tidak boleh melakukan pemutasian enam bulan sebelum dan sesudah pelantikan kepala daerah,” teriak Khaeruddin dalam orasinya, Kamis 27 September 2018.
Sementara itu, seorang guru, Muhammad Tayyip yang juga merupakan korban mutasi, mengaku jika dirinya diperlakukan tidak adil oleh kebijakan Pemda Kolaka.
Merurutnya, guru yang telah mendapatkan sertifikasi adalah guru yang mengajar pada sekolah dengan jumlah muridnya diatas 20 orang dalam satu kelas.
“Kebijakan Pemda ini sangat tidak adil, dan ini sama saja mereka secara paksa ingin memecat kami dari ASN. Hanya karena perbedaan hak dalam demokrasi,” bebernya.
“Sementara jelas dalam aturan bagi kami guru sertifikasi, harus mengajar dengan batas murid 20 orang, namun saya dilempar di sekolah dengan jumah murid kelas sebanyak empat orang yaitu di Desa Matausu Ujung (perbatasan antara Kabupaten Kolaka dan Bombana),” tambah Tayyip.
Dalam aksi ini, Tayyip dan rekan-rekannya yang lain terpaksa harus gigit jari. Pasalnya, aspirasi mereka hanya diterima oleh perwakilan Pemda yakni Asisten I Setda Kolaka Ahmad Bakri dan perwakilan dari Badan Kepegawaian Daerah yang tidak dapat menyahuti permintaan mereka.
“Karena yang menerima kami hanya perwakilan Pemda, dan mereka tidak bisa menjawab pertanyaan kami, maka kami akan turun lagi dengan jumlah massa yang lebih besar,” ancam Khaeruddin.(b)
Penulis: Miswan Okyl
Editor: Yeni Marinda
