PENASULTRA.COM, KENDARI – Kasra Munara akhirnya angkat bicara usai mengetahui pernyataan yang dilontarkan Kepala Biro Kerjasama Sekretariat Daerah (Setda) Sulawesi Tenggara (Sultra), Harmin Ramba terkait rencana pengakuisisian PT. Surya Saga Utama (SSU) di Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana.
Menurut Direktur PT. SSU itu, managemen SSU tidak pernah sekalipun melakukan pertemuan dengan pihak China Great Wall Group Holdings Company Limited ataupun dengan pihak Pemprov Sultra. Apalagi sampai melakukan ‘deal deal’ berkaitan dengan pembahasan pengalihan SSU ke pihak lain.
“Management PT SSU dengan ini menyatakan tidak pernah membahas rencana pengelolaan lokasi tambang termasuk takeover atau akuisisi dengan pihak China Great Wall Group Holdings Company Limited atau pihak lainnya,” tegas Kasra dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi Penasultra.com, Selasa 16 Oktober 2018.
Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra resmi menandatangani kerjasama dengan China Great Wall Group Holdings Company Limited dalam bidang investasi sumber daya alam (SDA) di Kantor Gubernur Sultra, Senin 15 Oktober 2018.
Selain kerjasama di sektor SDA seperti pertambangan, Pemprov Sultra juga membuka kerjasama pada sektor kelautan, perikanan dan kehutanan.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Biro Kerjasama Setda Sultra, Harmin Ramba mengatakan, dari kerjasama untuk investasi empat sektor bidang ini akan membuka keran investasi lainnya masuk ke Sultra.
“Meski saat ini fokus di pertambangan, nantinya akan difasilitasi dengan pembuatan smelter di Kabaena yang ada sedikit masalah dan akan diakuisisi dengan PT. SSU yang berada di Kabaena Utara dalam waktu dekat,” beber Harmin, kemarin.
Pernyataan Harmin Ramba inilah yang memicu reaksi Kasra Munara.
Padahal sebelumnya, usai penandatanganan kerjasama yang diperkirakan bernilai sekitar Rp3 triliun itu, Wakil Gubernur Sultra, Lukman Abunawas terlihat cukup optimis memandang masa depan perekonomian Sultra.
Pasalnya, di China Great Wall Group Holdings Company Limited ini terdapat nama Rokhmin Dahuri sebagai Komisaris dan Agum Gumelar sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres).
“Rokhmin Dahuri dulunya menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Adanya mereka berdua dalam perusahaan ini membuat kami tidak meragukan kerjasamanya,” tutur Lukman Abunawas di Kantor Gubernur Sultra, Senin 15 Oktober 2018.(a)
Penulis: Ridho Achmed
