Dari kondisi politik kampus yang demikian melahirkan sebuah budaya politik yang penulis katakan sebagai budaya politik madeppe’-deppe’. Istilah tersebut dimaknai sebagai kondisi seseorang yang diharuskan menjalin komunikasi yang baik dan selalu menjaga nama baik serta kehormatan seseorang yang menjadi penguasa (baca:pimpinan) dan tidak membuat tindakan-tindakan yang dapat merusak citra baik secara personal maupun kelembagaan. Kondisi budaya politik madeppe’-deppe’ dalam kampus ini menjadikan seorang akademisi/dosen untuk mencari sebuah keuntungan politik dari seorang pimpinan contoh halnya seperti untuk mendapatkan promosi, rekomendasi, dan dukungan jabatan struktur tertentu dalam kampus serta mendapatkan keuntungan dan penambahan profit yang lain. Dan puncak dinamika itu terjadi ketika masuk dalam kontestasi pemilihan pimpinan universitas karena termasuk halnya seperti lembaga struktur masyarakat yang lain, kampus/universitas terdapat proses politik demokrasi dalam hal pergantian pimpinan (baca:rektor) yang telah di atur dalam Peraturan Menteri RISTEKDIKTI nomor 19 tahun 2017 yang menandakan iklim demokrasi harus dapat pula terjadi dalam dunia kampus. Ada kondisi simbiosis mutualis yang terbangun ketika kegiatan tersebut berjalan antara akademisi sebagai civitas akademika yang memiliki bargaining dalam kontestasi politik kampus dengan individu yang hendak untuk berkuasa dalam dunia kampus sebagai seorang pimpinan/rektor. Dari kondisi ini seorang akademisi/dosen akan masuk dalam pusaran ekonomi politik yang akan mengakibatkan terjadi alienasi oleh dirinya terhadap status dan pekerjaannya sebagai seorang akademisi/dosen. Kondisi demikian yang harusnya kampus menjadi tempat Civitas Akademika yang dimana segala entitas yang ada bertujuan untuk menghasilkan sebuah iklim pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai pendidikan, yang ada kini berubah menjadi Civitas Politika yang menjadikan kampus sebagai arena kontestasi politik melalui praktik perebutan kekuasaan dan kepentingan yang sudah tidak ada bedanya dengan arena kontestasi partai politik.