PENASULTRA.COM, JAKARTA – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk melakukan supervisi terhadap kasus korupsi pembangunan Bandara Kolaka Utara tahun anggaran 2020-2021. Desakan ini disampaikan oleh Ampuh Sultra di depan Gedung Merah Putih KPK saat menggelar aksi demonstrasi pada Selasa, 12 Agustus 2025.
Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo, mengatakan bahwa permintaan supervisi kasus korupsi pembangunan Bandara Kolaka Utara yang disampaikan oleh pihaknya kepada KPK RI merupakan hasil kajian internal
Menurutnya, ada ketidakadilan dalam penanganan kasus tersebut oleh Kejari Kolaka, di mana Bupati Kolaka Utara sebagai penanggung jawab anggaran tidak dilibatkan dalam kasus korupsi tersebut.
Padahal, peran Bupati Kolaka Utara seharusnya sangat jelas, baik dalam melibatkan keluarganya sebagai kontraktor maupun saat melakukan pinjaman dana sejumlah Rp100 miliar ke Bank Sultra.
“Ini yang membuat kami skeptis, Bupati Kolaka Utara ini sangat aktif dalam proses pembangunan bandara, namun untuk konsekuensi hukum seolah-olah Bupati Kolaka Utara tidak tahu apa-apa,” kata Hendro.
Oleh karena itu, pihaknya meminta dengan tegas agar kasus korupsi pembangunan Bandara Kolaka Utara segera disupervisi oleh KPK RI guna mewujudkan proses hukum yang adil dan transparan terhadap penanganan kasus tersebut.
“Kami yakin dan percaya, jika KPK RI yang menangani kasus korupsi pembangunan Bandara Kolaka Utara, pasti akan tuntas penanganannya, terutama soal keterlibatan Bupati Kolaka Utara dalam kasus tersebut,” jelasnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Tomi Dermawan, koordinator aksi di depan Gedung KPK RI. “Kasus korupsi pembangunan bandara ini terasa pincang jika Bupati Kolaka Utara lolos dari jerat hukum,” katanya.
Sebab, bisa dianalogikan dengan kasus yang baru diungkap oleh KPK RI, di mana Bupati Kolaka Timur terlibat dalam kasus korupsi pembangunan RSUD Kolaka Timur. “Kasusnya hampir sama, hanya beda item proyeknya. Tapi modus operandinya sama, yaitu sama-sama minta tambahan anggaran,” pungkasnya.
Pihaknya menegaskan akan terus mengawal kasus korupsi proyek pembangunan Bandara Kolaka Utara sampai tuntas.
“Bupati Kolaka Utara harus segera diperiksa, kami akan kawal itu sampai tuntas,” tutupnya.(sai)
