oleh

KPK Pantau Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sultra

Pesona Kota Kendari

PENASULTRA.COM, MAKASSAR – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI), Alexander Marwata mengaku akan terus melakukan monitoring baik perpajakan, pengelolaan aset, pengoptimalan APBD masing-masing daerah, perizinan dan pengawalan dana desa.

Hal tersebut disampaikan Alexander saat menyampaikan sambutan dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerjasama (PKS) dalam rangka optimalisasi pendapatan negara dan daerah bersama gubernur se-Sulawesi dan Direktur Pertamina Indonesia di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Selasa 13 Agustus 2019.

“Monitoringnya melalui Koordinator unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) KPK dengan cara menjaga peningkatan pajak restoran dan hotel. Karena selama ini siapa yang menikmati hasil pajak restoran dan hotel,” kata Alexander melalui rilis persnya, Selasa 13 Agustus 2019.

Baca Juga:  Lelang Blok Matarape Batal, ESDM Sultra Diminta Hilangkan Kebiasaan Obral Perizinan

Menurut Alexander, pendapatan pajak BPH Migas dan PT Pertamina jika dikelola dengan tertib maka dipastikan akan memberi kontribusi dalam optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

Untuk itu, MoU dan PKS tersebut akan ditindaklanjuti dalam bentuk pertukaran data sebagai bahan pengawasan bersama terhadap distribusi dan penyaluran migas sehingga meminimalisir distribusi migas illegal di lapangan.

“Kami hadir, kami tetap akan melakukan monitoring sejauh mana program yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan bisa dioptimalkan,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi mengatakan, Korsupgah KPK fokus pada pengawasan pencegahan korupsi dengan membuat bersama sejumlah rencana aksi pencegahan korupsi yang dimonitoring, dievaluasi dan diawasi secara rutin dan berkala.

Baca Juga:  Optimalkan PAD, Bank Sultra Terapkan Alat Rekam Pajak Online

Pengawasan termasuk salah satu area perubahan reformasi birokrasi dari delapan area perubahan dalam desain percepatan reformasi birokrasi dari KemenPAN-RB.

“Manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan reformasi birokrasi akan berjalan baik jika unsur pengawasan berjalan baik pula. Memasuki tahun kedua kami intens mengawal tatakelola pemerintahan di Sultra, mulai dari penguatan APIP, penertiban aset hingga membantu kita mendorong optimalisasi PAD,” tukasnya.(b)

Penulis: Yeni Marinda
Editor: Kas

Pesona Kota Kendari

NEWS FEED