Kebijakan ini merupakan buntut munculnya angka yang tidak wajar dimana ekspor bijih nikel yang awal mulanya hanya sekitar 30 kapal per bulan, berubah drastis menjadi 100-130 kapal per bulan. Hal tersebut yang menyebabkan pelarangan ekspor dilakukan secara tiba-tiba oleh Bahlil untuk mengevaluasi kejanggalan tersebut.
Namun, belakangan, pada Kamis 7 November 2019, Menteri Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan izin ekspor telah dibuka kembali bagi para pengusaha nikel yang tidak melanggar peraturan. Bagi perusahaan yang melanggar, akan dilakukan penertiban sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
Menyikapi hal ini, menurut Maryati, hal itu tak bisa dicegah. Sebab itu merupakan reaksi pasar.
“Namanya orang berdagang atau ekspor pasti setiap kebijakan tiba-tiba dipercepat naik tahun 2020 pada Januari (sesuai Permen ESDM No 11 Tahun 2019) orang langsung secepatnya ekspor karena mengejar profit,” ujarnya.
Maryati menegaskan, sebuah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah semestinya tidak seperti orang sakit minum obat. Sementara di sisi lain, perusahaan punya investasi jangka panjang.
“Menurut saya, aspek lingkungan dan daerah yang paling penting. Jadi kedepan pelajaran buat pemeritah dan juga semua pihak harus buat kebijakan yang konsisten,” tegasnya.(a)