Beberapa santri, memang ribut berbeda pendapat tentang ukuran indicator itu. Ada yang memberi dukungan, penanganan pandemi harus disertai dengan pemulihan ekonomi. Tetapi bagi sebagian santri, kebijakan itu akan sangat sulit dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Sebagian santri mendukung pernyataan PB IDI agar pemerintah menerapkan PSBB utamanya diwilayah zona merah. Toh, jika hanya kepentingan Munas Kadin dan kunjungan Presiden lantas pemerintah kembali melonggarkan pengetatan kegiatan masyarakat maka itu memperlihatkan pemerintah tidak serius mengurus Covid ini. Kalau hanya kegiatan Munas Kadin bisa dilaksanakan secara virtual atau Hybrid. “PMII sudah memberi contoh bagaimana perhelatan Kongres dapat dilaksanakan secara hybrid melalui pembagian zona kongres, dan Presiden dapat membuka pelaksanaan Munas Kadin secara virtual dan itu tidak menghilangkan esensi sebuah musyawarah,” ujar salah satu santri NU.
“Pemerintah sekarang ini membingungkan Kyai, Mendagri mengeluarkan kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, kemarin Menteri PANRB mengeluarkan pembatasan bepergian keluar daerah dan cuti bagi ASN selama hari libur nasional dengan nomor 13/2021. Tetapi disisi lain, Gubernur Sulawesi Tenggara mengadakan pameran Sultra Ekspo dalam rangka Munas Kadin.
Jadi, sulit bagi kita masyarakat untuk menilai bahwa pemerintah sedang serius menangani pandemi ini,” ujar santri yang lain.