Oleh: Syahril Haruddin
Pertambangan sering kali dikaitkan dengan janji kesejahteraan bagi masyarakat. Janji kesejahteraan itu dibangun dengan berbagai argumentasi dan wacana bahwa dengan adanya pertambangan akan mengurangi kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan, hingga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Atas berbagai argumentasi tersebut, maka pemerintah seringkali memberikan jalan tol bagi setiap perusahaan pertambangan untuk masuk di daerahnya. Akibatnya banyak daerah yang ditransformasikan menjadi area tambang, salah satu diantaranya berada di Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Berdasarkan informasi yang diperoleh, terdapat 15 izin usaha pertambangan yang terdapat di Kabupaten Konawe Kepulauan. Akan tetapi, kehendak pemerintah dalam pemberian izin tersebut mendapat perlawanan dari masyarakat, aktivis dan penggiat sosial lainnya.
Masyarakat merasa resah karena kehadiran tambang dapat menghilangkan atau merusak tanah-tanah yang dapat dipergunakan untuk bertani dan sebagainya (Kompas, 6 Maret 2019). Akan tetapi, tuntutan masyarakat tersebut nampaknya tidak mendapat perhatian yang serius dari pemerintah.