PENASULTRA.COM, KENDARI – Salah seorang warga di Kelurahan Abeli Dalam, Kecamatan Puuwatu Kota Kendari berinisial M, penerima bantuan program Pendamping Keluarga Harapan (PKH) keluhkan adanya pemotongan dana oleh oknum pendamping PKH.
“Saya dimintai Rp10 ribu. Alasannya untuk biaya akomodasi tamu-tamu yang berkunjung di wilayah kerjanya,” ungkapnya ketika ditemui di Kelurahan Abeli Dalam belum lama ini.
Ditemui terpisah Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari Muh. Ali menyebut tidak ada potongan-potongan terkait bantuan PKH.
Menurutnya, pendamping itu dibentuk dari pusat yang bertugas mendampingi masyarakat penerima PKH untuk mendapatkan hak-haknya. Tanpa melakukan pemotongan.
“Saya ingatkan kepada para pendamping PKH agar tidak melakukan pemotongan kepada penerima PKH berapapun itu jumlahnya. Seperti yang terjadi di Kelurahan Abeli Dalam tersebut,” ujarnya ditemui di DPRD Kota Kendari, Rabu 28 Maret 2018.
Ali menyebut apa yang dilakukan oleh para pendamping itu termasuk pungutan liar (Pungli). Sebab tidak ada aturannya.
“Kita akan panggil dan klarifikasi semua pendamping PKH se-Kota Kendari serta Dinas Sosial Kota Kendari supaya clear,” terang politisi Partai Golkar ini.
“Jika ada pendamping yang meminta jangan terima. Jangan takut jika dia mengancam untuk dicoret namanya agar tidak mendapatkan dana PKH lagi. Segera melapor yang penting jelas datanya, dewan siap memback up,” jelasnya.(b)
Penulis: Edi Sartono
Editor: La Basisa
