PENASULTRA.COM, MUNA – Ketua Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) Sulawesi Tenggara (Sultra), Sahrul menegaskan, Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Muna Barat (Mubar) masih warisan Kabupaten Muna induk.
Harusnya, Bupati Mubar, L.M Rajiun tidak sepenuhnya mengklaim IPM Mubar apalagi ia baru memimpin daerah otonomi baru (DOB) selama kurang lebih 3 tahun lalu.
“Pada prinsipnya IPM Mubar itu masih menjadi warisan pemerintah kabupaten induk, Rajiun hanya melanjutkan tren baik IPM Muna sebelum mekar,” kata Sahrul melalui rilis persnya, Minggu 12 Mei 2019.
Menurutnya, sebelum mekar, Mubar merupakan wilayah Kabupaten Muna yang memiliki potensi yang luar biasa dari berbagai sektor, termasuk pendidikan dan kebudayaan. Sehingga tidak mengherankan jika saat ini sudah berdiri sendiri tapi masih tetap berada pada tren IPM yang baik. Tidak dipungkiri, setelah mekar, L.M Rajiun memiliki campur tangan, namun hanya 0,00 sekian persen.
“Buktinya apa yang sudah berubah selama Rajiun menjadi Bupati Mubar, justru yang tampak di depan mata adalah rusaknya tatanan sosial dan tatanan pemerintahan yang terjadi saat ini disana,” ungkap mantan aktivis Makassar ini.
Menyangkut soal IPM yang menjadi tolak ukur pembangunan manusia di sebuah daerah, tambah politisi PKB ini, bukanlah satu-satunya alat ukur untuk menggambarkan secara paripurna kualitas sumber daya manusia (SDM).
Indikator ini tidak mengukur distribusi pendapatan dan pemerataan kesejahteraan termasuk pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi. Komponen IPM terdiri dari atas usia hidup, pengetahuan dan standar hidup layak.
“Masyarakat Mubar masih banyak bergantung pada Kabupaten Induk, baik secara ekonomi maupun pendidikan,” tukas Sahrul.(b)
Penulis: Luthfi Badiul Oktaviya
Editor: Yeni Marinda
