PENASULTRA.COM, JAKARTA – Direktur Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Maryati Abdullah menilai, pengendalian ekspor mineral dan batubara telah sesuai dengan UU No 4 Tahun 2009. Hanya saja kata dia, penerapannya masih maju mundur.
Kebijakan pembatasan ore nikel itu, menurut dia, seharusnya sudah diberlakukan paten sejak 2014 lalu. Namun kebijakan saat itu diberikan pemerintah dengan catatan, boleh ekspor asal konsentrat. Kemudian kebijakan baru muncul lagi pada 2017. Boleh ekspor asal sebelumnya dilakukan pengolahan atau pemurnian.
Penambang yang telah memiliki izin usaha pertambangan (IUP) nikel melihat situasi ini, –terlebih saat dimajukannya penerapan larangan ekspor pada awal 2020 dari sebelumnya 2022–, bespekulasi melakukan produksi ekspor besar-besarnya ditengah harga nikel yang lagi naik.
“Memang ada inkonsistensi saya lihat, kebijakannya terus terrelaksasi alias diulur-ulur. Yang itu menyebabkan ketidakpastian bagi para pelaku usaha, maupun perekonomian khususnya penerimaan negara dan daerah,” kata Maryati saat dihubungi, Sabtu 9 November 2019.
Melihat reaksi kepanikan para pengusaha tambang yang over ini, dikutip dari duniatambang.co.id, pemerintah pusat melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia akhirnya membuat kesepakatan menghentikan ekspor nikel untuk yang di luar batas kewajaran.