PENASULTRA.COM, KENDARI – Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menegaskan tidak ada rekayasa dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan (Diklatpim) IV yang baru saja dilaksanakan beberapa waktu lalu.
Kepala BPSDM Sultra, Samudra menjelaskan, pihaknya bertugas menyelenggarakan kegiatan Diklatpim agar setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) memperoleh kompetensi menajerial.
Ia menegaskan, penilaian yang dilakukan pihaknya dalam pelaksanaan Diklatpim sudah sesuai dengan SOP. Sehingga pihaknya membantah jika pihaknya dituduh melakukan rekayasa penilaian dalam pelaksanaan Diklatpim yang diselenggarakan baru-baru ini.
“SOP Diklat itu dibuat oleh lembaga administrasi negara. Jadi tidak mungkin kami merekayasa terkait kelulusannya, maupun melakukan negosiasi terkait kelulusannya,” ujar Samudra saat dikonformasi di kantornya, Minggu (29/7/2018).
Ia menambahkan, selama menjabat di BPSDM Sultra ia tidak pernah mentoleril adanya negosiasi dalam memberikan penilaian maupun menentukan kelulusan peserta. Sehingga pihaknya sangat menyesalkan informasi yang berkembang yang menyatakan bahwa penilaian BPSDM Sultra syarat akan rekayasa.
“Saya sangat terpukul dengan adanya pemberitaan ini. Mudah-mudahan dengan adanya klarifikasi ini semua bisa diluruskan,” pungkasnya.
Kepala Bagian (Kabag) Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan BPSDM Sultra, Putri Mase menambahkan, nilai yang diperoleh oleh peserta merupakan hasil.penilaian yang diberikan oleh penguji.
“Semua peserta juga mengetahui bahwa yang menentukan kelulusannya adalah nilai akademiknya ditambah nilai sikap dan prilaku. Dan itu tidak bisa direkayasa,” jelas Putri.
Sementara itu, terkait dengan adanya dugaan rekayasa seperti yang diberitakan, pihaknya mengakui jika itu adalah murni kelalaian staf dan dirinya selaku penanggungjawab dalam membuat surat.
Putri mengungkapkan, pihaknya tidak bermaksud mengundang Kepala Dinas Perhubungan Sultra untuk menghadiri acara penutupan Diklatpim IV, namun terjadi kesalahan dalam proses pengetikan undangan tersebut.
“Bahwa ada undangan yang dicopy paste dari undangan terdahulu yang kebetulan dihadiri oleh Dinas Perhubungan yang belum kami hapus kata menghadirkan Dinas Perhubungan. Jadi ini murni kesalahan teknis pada pengetikan undangan dan undangannya pun itu tidak kami tujukan kepada Dinas Perhubungan,” jelas Putri.
Di tempat yang sama, Ketua Panitia Diklatpim IV, Rajab Silondae mengaku tidak pernah mengatakan bahwa panitia mengundang Kepala Dinas dari instansi tertentu untuk mendampingi peserta terbaik dari dinas yang dipimpinnya saat penutupan Diklat.
“Itu tidak benar. Saya hanya mengatakan tidak tau menahu soal undangan itu, karena itu keputusan Kepala BPSDM,” tandasnya.(b)
Penulis: La Ode Muh. Faisal
Editor: Kasmilahi
