PENASULTRA.COM, KENDARI – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) membentuk satuan tugas (Satgas) anti money politik atau politik uang untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sultra tahun 2024, Minggu, 24 November 2024.
Ketua DPD APDESI Sultra, La Ode Alwi Haidatul menegaskan bahwa pembentukan Satgas anti money politik sebagai komitmen APDESI Sultra untuk mengambil bagian dalam menciptakan pemilukada yang bersih dan bebas dari praktik money politik. Pemilukada merupakan salah satu tonggak utama dalam mewujudkan demokrasi yang bersih, jujur, dan adil.
“Praktik money politik tidak hanya merusak tatanan demokrasi, tetapi juga merugikan masyarakat luas, terutama di desa-desa kita. Sebagai pemimpin di tingkat desa, kita harus memastikan bahwa masyarakat dapat memilih pemimpin dengan hati nurani yang tulus, tanpa tekanan atau pengaruh uang,” ungkapnya,
Hal ini lanjut La Ode Alwi Haidatul, penting untuk menjaga integritas demokrasi dan mewujudkan kepemimpinan yang berkualitas demi pembangunan yang berkelanjutan.
Untuk itu, ia mengajak seluruh kepala desa dan perangkat desa di Sultra untuk menjaga netralitas dalam setiap tahapan Pemilukada 2024 dan menolak segala bentuk intervensi atau tekanan dari pihak mana pun yang bertujuan untuk memanfaatkan posisi kepala desa dan perangkat desa sebagai aparatur desa demi keuntungan politik tertentu.
“Kemudian saya juga mengajak untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di desa masing-masing untuk memahami pentingnya memilih berdasarkan visi dan misi calon, bukan karena iming-iming materi dan terakhir menolak segala bentuk politik uang,” tegas La Ode Alwi Haidatul.
La Ode Alwi Haidatul mengajak semua pihak agar menjadikan Pemilukada 2024 sebagai momentum untuk membuktikan bahwa Sulawesi Tenggara adalah daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.
“Komitmen ini bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan generasi kita,” tukasnya.
Senada dengan itu, Ketua DPP APDESI, Surta Witaya mengapresiasi langkah DPD Apdesi Sultra. Menurutnya, pembentukan Satgas ini menunjukkan tanggung jawab moral dalam menjaga integritas demokrasi.
“Pemimpin harus dipilih karena visi dan integritasnya, bukan melalui praktik money politik. Apa yang dilakukan DPD Apdesi Sultra adalah contoh nyata bagaimana demokrasi dapat dilindungi dari praktik-praktik curang,” jelasnya.
Dengan Satgas ini, ia berharap APDESI Sultra dapat menciptakan Pilkada yang bersih dan berintegritas, sekaligus membangun kesadaran masyarakat untuk menolak politik uang demi masa depan demokrasi yang lebih baik.
Sementara itu, Kepala Bagian Pengawasan Sekretariat Bawaslu Sultra, Syahar Ibnu Isnain menyebut inisiatif tersebut sebagai langkah strategis dalam masa tenang menjelang pemungutan suara.
“Ini adalah energi baru bagi Bawaslu dan jajaran untuk memperkuat pengawasan bersama di lapangan,” pungkasnya.(red)
