PENASULTRA.COM, WAKATOBI – Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Wakatobi menilai kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wakatobi sangat buruk terhadap pengelolaan keuangan daerah tahun 2018.
Penilaian tersebut berdasarkan banyaknya temuan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemkab Wakatobi 2018.
Hal ini diungkapkan dalam rapat paripurna kerja dewan bersama Pemkab Wakatobi tentang amandemen DPRD terhadap rancangan peraturan daerah (Perda) pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2018, Senin 8 Juli 2019 lalu.
“Temuan BPK banyak tapi dapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Hal ini cukup membingungkan,” kata aleg Partai Demokrat, La Moane Sabara disela-sela rapat kerja dewan.
Buruknya kinerja Pemkab Wakatobi juga disebutkan dalam sidang paripurna tersebut, bahkan hingga 20 poin. Beberapa yang fatal diantaranya yakni sistem perencanaan pembangunan yang nilai buruk, tidak mampu mensejahterakan masyarakat dan kelebihan anggaran di Dinas PU Tata Ruang.
Lalu, kerugian miliaran rupiah pada PDAM, pemberian bantuan tanpa serah terima, potensi kerugian negara atas permasalahan proyek marine di Dinas Perhubungan, tidak terakomodir banyaknya pokok-pokok pikiran DPRD yang dinilai bakal mendorong kesejahteraan rakyat serta terdapat sisa anggaran sebesar Rp16 miliar yang tidak digunakan lantaran sistem perencanaan yang buruk dari Bappeda Wakatobi pada tahun 2018.
Penilaian buruk kinerja pemkab itu memicu protes terhadap peraihan predikat WTP yang disandang Pemkab Wakatobi terhadap hasil pemeriksaan BPK RI 2018.
“Dari segi perencanaan saja sudah banyak yang bermasalah kenapa masih bisa dapat WTP. Ini aneh,” ujar Erniwati, Aleg Gerindra.
Menanggapi penilaian kinerja buruk pemkab, Kepala Dinas BPKAD Wakatobi, Juhaedi mengaku, meskipun dewan memberi predikat buruk terhadap kinerja Pemkab, namun peraihan predikat WTP dalam pengelolaan keuangan negara merupakan keberhasilan Pemkab Wakatobi yang harus didukung penuh.
“Karena itu jerih payah kita semua,” ujarnya.
Untuk memperbaiki kinerja dan pengelolaan keuangan Pemkab Wakatobi ke depan, Asisten I Sekretariat Daerah, H. Kamalu mengatakan, semua kegiatan dan program akan menggunakan sistem E-Planning dan E-Budgeting.(a)
Penulis: Deni La Ode Bono
Editor: Yeni Marinda
