PENASULTRA.COM, MUNA – Carut marut pengelolaan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muna akhir-akhir ini menyita perhatian publik. Pasalnya, sejumlah pasien yang hendak berobat di RS termegah di Kabupaten Muna itu mengeluhkan pelayanan yang tidak maksimal. Bahkan, sebagian pasien diperlakukan secara diskriminasi.
Melihat kondisi itu, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna mengambil langkah cepat dengan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) melibatkan pihak terkait seperti Dinas Pendapatan, BPKAD, Inspektorat dan pihak RSUD Muna sendiri.
Ketua Komisi III DPRD Muna Awaluddin mengatakan, persoalan di RSUD Muna harus dilihat secara global dan itu sangat perlu agar tidak ada satupun masalah yang akan muncul dikemudian hari setelah RDP.
“Dewan juga jadi sasaran masyarakat. Oleh karena itu peran dewan memiliki beberapa fungsi salah satunya pengawasan,” kata Awaludin dihadapan peserta hearing di ruang rapat DPRD Muna, Rabu 8 Agustus 2018.
Selain pengawasan, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengungkapkan, DPRD Muna juga memiliki fungsi anggaran. Jangan sampai persoalan keuangan yang belum berpihak, kata dia, bisa menimbulkan masalah-masalah lainnya yang lebih besar.
“Perlu saya tegaskan, ke depan tidak ada lagi problem baru yang muncul di RS,” harap pria yang akrab disapa Iran itu.
Ditempat yang sama, Direktur RSUD Muna, dr Agus Susanto menjelaskan, manajemen RS tidak mampu dirubah sendiri tanpa bantuan semua pihak. Sehingga ia berharap semua bekerja sesuai standar yang dimiliki berdasarkan bidang dan fungsi masing-masing.
“Sekuat apapun tidak mungkin saya mampu memanajemen hingga ke akar bawah, jujur saya tak mampu. Biar WC dan tersumbatnya kamar mandi di RS saya turun tangan. Saya stres juga kadang-kadang,” beber Agus.
Lanjut Agus, terkait keluhan pasien membeli obat di luar RS yang diarahkan teman-teman dokter, ia berjanji bisa mengambil tindakan tegas jika kewajiban RS terhadap mereka (dokter) dapat terselesaikan, terutama soal insentif.
“Ketika nilai insentif diketuk palu bahwa begini nilainya, akan kita keluarkan aturan yang lebih tegas. Apakah kita beri sanksi ataukah kita potong honornya supaya ada efek jera,” tegasnya.
Agus mengakui, untuk mengontrol para bawahannya sangat susah. Sebab, kata dia, persoalan RS sangat komplit, karena setiap dokter yang ada berbeda-beda pemikiran.
“Saya sebagai dokter tidak bisa mengintervensi juga pendapat keilmuannya mereka. Jadi itu yang menjadi persoalan,” keluhnya.
“Jadi semua teman-teman dokter, saya mohon agar semua soal etika diajarkan, melayani pasien bagaimana etikanya, berkomunikasi dengan pasien bagaimana etikanya, saya kira itu yang perlu diingat,” terang Agus menambahkan.
Setelah melalui rapat yang cukup panjang, Komisi III DPRD Muna mengeluarkan beberapa rekomendasi. Di antaranya, pihak RSUD diharapakan memanfaatkan kondisi yang ada saat ini dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat.
Komisi III juga memerintahkan kepada seluruh komponen yang hadir di RDP, dalam waktu dua minggu untuk segera melakukan sinkronisasi terkait masalah yang ada di rumah sakit berplat merah tersebut.(b)
Penulis: Sudirman Behima
Editor: La Basisa
