DPD PPNI Konkep Mulai Usung Satu Desa Satu Perawat

PENASULTRA.COM, KONAWE KEPULAUAN – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Perawat Nasiaonal Indoneaia (PPNI) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) mulai menggagas program satu desa satu perawat.

Program satu desa satu perawat dianggap akan lebih efektif karena para perawat akan lebih bertanggung jawab pada desa yang ditempatinya untuk melayani kesehatan masyarakat.

Hadirnya program ini bertujuan mengatasi masalahan pelayanan kesehatan di desa. Misalkan soal, TBC, DBD, Gizi buruk, Stunting serta gejala penyakit lainnya.

Ketua DPD PPNI Konkep, Kalvin menegaskan program dengan menempatkan satu desa satu perawat ini akan memaksimalkan jangkauan pelayanan kesehatan. Dan akan lebih mendorong upaya promosi kesehatan serta preventif, Selain itu juga upaya kuratif dan rehabilitatif.

Menurut Magister Kesehatan ini pihaknya tengah mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) keperawatan yang lebih kompeten dan siap menjadi perawat desa.

“Kami baru saja menggelar rapat internal guna mempersiapkan segala syarat administrasi menjadi perawat desa. Kemudian pertengahan November 2019 akan menggelar seminar keperawatan dengan tema satu desa satu perawat dan materi perawat mandiri,” ucap Kalvin usai menggelar rapat konsolidasi bersama seluruh perawat Konkep di aula Desa Lamoluo, Rabu 30 Oktober 2019.

Sejauh ini kata Kalvin, PPNI juga mendapat dukungan dari pemerintah dalam hal ini bupati Konkep. Baik pemberian upah layak bagi honorer serta dukungan pelaksanaan program satu desa satu perawat.

Kalpin juga berharap, dengan hadirnya program ini mampu mengentaskan permasalahan kesehatan. Perawat desa siap siaga memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat desa serta mengontrol kondisi kesehatan masyarakatnya. Jadi upaya ini bakal menjawab keinginan kementrian kesehatan yang ingin mengedepankan promosi kesehatan dan upaya preventif. Bukan kuratif dan rehabilitatif.

“Insya Allah program satu desa satu perawat bakal terlaksana tahun 2020. Perlu diketahui indikator keberhasilan membangun desa dinilai dari tingkat kesehatan masyarakatnya,” pungkasnya.(b)

Penulis: Nanang Sofyan
Editor: Kas