PENASULTRA.COM, BOMBANA – Aksi demonstrasi yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (Ampera) menuai sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana.
Anggota DPRD Bombana, Makmur menilai, aksi mahasiswa yang mendesak Kapolda Sultra mencopot Kapolres Bombana itu kurang referensi. Sebab menurutnya, pihak Polres Bombana telah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
“Apalagi mereka menuduh Kapolres sesuatu yang tidak benar. Jadi saya sebut mereka yang demo itu kurang referensi,” sebut Makmur, Minggu 24 Februari 2019.
Ketua Fraksi PPP ini menuturkan, kisruh di DPRD Bombana sudah mendapat penanganan dengan cepat oleh pihak Polres Bombana. Karena saat ini, kedua tersangka sudah diproses dan dilimpahkan ke Kejaksaan.
“Jadi lucu ada yang demo bicara kalau Kapolres lamban menangani masalah tersebut. Sebaiknya sebelum demo yah, cari informasi dulu yang benar supaya tidak terkesan kurang referensi dan memfitnah,” cibirnya.
Anggota Dewan dua periode ini menjelaskan, di DPRD terdapat Badan Kehormatan (BK) Dewan yang bertugas menyelesaikan masalah-masalah internal. Sehingga, secara kelembagaan, BK telah melayangkan surat dan mencabut laporan kasus Ketua DPRD Bombana yang dilaporkan ke Polres Bombana sebelumnya.
“Karna yang bisa berbicara atas nama lembaga hanya pimpinan DPRD, boleh anggota tapi setelah mendapat mandat dari pimpinan. Kami harap semua pihak memahami dan menghormati mekanisme di DPRD,” harapnya.
Sebelumnya, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Ampera Bombana melakukan aksi demonstrasi di Polda Sultra, Rabu 7 Februari 2019.
Dalam aksinya, mahasiswa mendesak Kapolda Sultra agar mencopot Kapolres Bombana karena dianggap tidak mampu menyelesaikan persoalan kisruh di DPRD Bombana.(b)
Penulis: Zulkarnain
Editor: La Ode Muh. Faisal
