oleh

Dua OPD Sultra Tidak Transparan Dalam Pelelangan Barang Pemerintah?

Pesona Kota Kendari

PENASULTRA.COM, KENDARI – Konsorsium Pemuda dan Parlemen Jalanan (KPPJ) Sulawesi Tenggara (Sultra) menduga dua organisasi perangkat daerah (OPD) yakni Biro Layanan Pengadaan (BLP) serta Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sultra tidak transparan dan inprosedural dalam melakukan proses pelelangan barang atau jasa pemerintah.

Presidium Koalisi Rakyat Anti Korupsi (Korak) Sultra yang tergabung dalam KPPJ, Larmin mengatakan, dugaan itu terjadi saat penentuan kelompok kerja (Pokja) pada kegiatan proyek disetiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) khususnya Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sultra, yang dimonopoli beberapa orang saja.

Kemudian Pokja yang ditetapkan oleh Kepala BLP pada setiap proses lelang kegiatan SKPD tidak pernah tidak dilakukan pergantian. Sehingga kecenderungan dimonopoli oleh orang-orang tertentu saja.

Baca Juga:  Diduga Lakukan KKN, KPPJ Minta Gubernur Sultra Copot Kepala BLP

“Organisasi di BLP selama ini dalam melakukan dan menangani proses maupun job deskription di SKPD, terindikasi telah terjadi kolusi dan nepotisme dalam penempatannya. Seperti pada penempatan Pokja yang hanya dimonopoli orang-orang tertentu saja,” kata Larmin, Selasa 23 April 2019.

Senada, Presidium Parlemen Jalanan Sultra, Muhammad Aqil juga berpandangan yang sama.

Menurut Aqil, setiap proses tender di SKPD tersebut dilakukan BLP melalui Pokja hanya dilakukan orang-orang tertentu saja. Bahkan dokumen penawaran perusahaan yang telah dipersyaratkan dalam dokumen lelang, Pokja terindikasi tidak mengikuti sesuai standar tekhnis.

Baca Juga:  Diduga Lakukan KKN, KPPJ Minta Gubernur Sultra Copot Kepala BLP

Tidak hanya itu, Aqil menilai, pengadaan barang/jasa melalui metode pemilihan langsung (PL) atau penunjukkan langsung (PL) yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sultra hanya memberitahukan kepada orang atau perusahaan tertentu saja untuk melaksanakan pekerjaan proyek-proyek tersebut di dinasnya.

“Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sultra terindikasi banyak melakukan intervensi terhadap proses lelang barang/jasa, yang dilakukan melalui dinas maupun BLP,” ulasnya.

“Saya minta Gubernur Sultra untuk mengganti Kepala BLP Sultra. Kemudian melakukan penyegaran dalam organisasi BLP. Dan melakukan pergantian Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sultra,” terang Aqil.(b)

Penulis: Bas
Editor: Yeni Marinda

NEWS FEED