Pena Opini

Uang dan Produktivitas

Qadaruddin Fajri Adi S.TP. M.SC.

Bukankah pengelola BI orangnya diseleksi DPR RI dan dilantik oleh Presiden RI yang notabene dipilih oleh rakyat? Saat rakyat butuh uang untuk menggerakkan perekonomian, atas nama stabilitas, kok BI enggan menambah uang. BI beralasan, uang sudah cukup, ada di bank-bank. Mengapa bank tidak mengeluarkan uang ke masyarakat? Faktor risiko, apalagi di masa pandemik seperti ini. Lha, bukannya tujuan utamanya adalah rakyat meskipun berakhir bank merugi? Tidak bisa begitu, Bos. Semua ada aturannya”. Ujungnya, kita (semua pihak) di(ter)paksa/terpenjara oleh aturan tanpa adanya solusi.

Singkat cerita, situasi ini sudah berlangsung lama, sejak kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB) ditandatangani.

Indonesia merdeka dengan syarat menanggung hutang VOC. Harapannya, bisa dilunasi sambil jalan. Sayangnya, saat me-running negara, kita belum sempat memikirkan bagaimana mengelola uang (rupiah). Alhasil, kita gunakan uang franchise internasional yang pengelolaannya ikut aturan internasional (the debt based money system). Biar kelihatan milik kita (nasionalis), diberi nama Bank Indonesia. Uang beredar dimaknai sebagai hutang. Ini pula alasan mengapa hutang Indonesia tidak pernah lunas dan nilainya terus naik hingga sekarang. Uang yang kita pakai untuk melunasi hutang diterbitkan berdasarkan akad hutang plus bunga. Gali dua lubang untuk menutup satu lubang.

Bagikan: