PENASULTRA.COM, KENDARI – 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara (Sultra) sepakat melakukan kerjasama perdagangan antar daerah 2020 dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra.
Hal itu terbukti dengan ditandatanganinya memorandum of understanding (MoU) oleh semua kepala daerah dalam acara rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se Sultra di Kendari, Senin 25 November 2019.
Kepala Biro Perekonomian Setda Pemprov Sultra, Yuni Nurmalawati mengatakan, Dengan MoU ini, wilayah yang mengalami over (kelebihan) produksi dapat menawarkan hasil produksinya ke daerah lain yang mengalami kesulitan pasokan untuk menurunkan harga.
Tak menutup kemungkinan bila didaerah terdekat tidak ada yang membutuhkan, kita dapat tawarkan ke provinsi lain yang membutuhkan.
“Kita saling mensupport untuk menjaga inflasi dalam posisi terkendali. Apalagi di Sultra punya banyak potensi. Seperti beras sangat berlimpah. Jadi daerah-daerah tertentu yang punya over produksi kita tawarkan ke daerah-daerah di Sultra yang membutuhkan,” ujarnya.
Menurutnya, kerjasama ini menjadi titik awal upaya pihaknya mewujudkan kesetaraan harga barang pokok di Sultra.
“Hanya dengan cara demikian ketimpangan harga antar daerah dapat kita kikis perlahan-lahan. Pekerjaan rumah berikutnya adalah bagaimana kita di masing-masing daerah segera membentuk suatu badan usaha sebagai pelaksana untuk menjalankan kerjasama perdagangan ini,” jelasnya.
Ia berharap, upaya pengendalian inflasi yang dilakukan akan semakin terarah dan konkret dalam menjawab permasalahan yang selama ini dihadapi.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sultra, Suharman Tabrani mengatakan, MoU ini salah satu wujud atau bukti TPID selalu berusaha menekan inflasi agar tetap terkendali.
“Nanti harus ada database yg perlu dipertukarkan. Yang mana yg mau diperjual belikan. Tiap daerah pasti punya komoditas andalan,” ujarnya.
Menurutnya, saat ini Inflasi Sultra telah terkendali. Dari 82 kota yang menjadi sampel perhitungan inflasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di seluruh indonesia.
Untuk Sulawesi, ada 11 kota yang menjadi sampel, dua kota diantaranya ada di Sultra, yakni Kendari dan Baubau.
“Untuk Kendari memiliki bobot sebesar 0,53 persen, sementara Kota Baubau memiliki bobot sebesar 0,19 persen. Sehingga, Sultra memiliki bobot 0,72 persen terhadap inflasi nasional,” ujarnya.
Dalam penghitungan inflasi, terdapat tujuh kelompok komoditas yang dihitung oleh BPS, yaitu kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, kelompok perumahan, kelompok sandang, kelompok kesehatan serta kelompok transportasi dan komunikasi.
“Berdasarkan jumlah komuditas ada 392 komoditas yang dihitung,” tutupnya.
Penulis: Yeni Marinda