PENASULTRA.COM, KENDARI – Pernyaataan, Presidium JaDI Sultra, Hidayatullah yang menyebut bahwa, Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) belum fokus menangani pandemi COVID-19, karena langkah-langkah kongkret masih minim dalam menerapkan kebijakan yang ditetapkan guna menekan penyebaran virus pada salah satu media online dinilai prematur dan terlalu tendensius.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sultra, M Ridwan Badalla kepada jurnalis PENASULTRA.COM, Senin malam, 7 September 2020.
Menurutnya, Oknum media yang menerbitkan berita itu tidak berbasis data dan tidak melakukan konfirmasi.
“Apa yang dikatakan oleh JaDi dalam hal ini pak Hidayatullah terkait bahwa gubernur kurang becus dalam menangani Covid, itu hal yang tendensius, kekanak-kanakan, arogansi dialetika. Dan boleh saya katakan itu seorang yang frustasi dan tidak benar. Karena gubernur itu telah menjalankan dan memerintahkan semua SKPD untuk lebih fokus penanganan Covid”, ujar Ridwan Badalla saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya
“Alangkah baiknya data itu dikonfirmasih. Benar ngga, masa pernyataan sepihak dari JaDI langsung dipublikasi. Ini terlalu tendensius dan kekanak kanakakan”, sambungnya.
Kata Ridwan, Gubernur Sultra sangat respon tentang penanganan Covid-19, bahkan dia katakan jika ada bupati yang kapatuli dalam penaganganan Covid-19 harus diberikan teguran.
Lebih lanjut ia mengatakan, tidak benar jika gubernur kurang melakukan koordinasi terkait penanganan Covid-19. Justru gubernur mengundang Sekot Kendari mendiskusikan penanganan Covid-19, sehingga terbitlah Perwali.
Dalam waktu dekat ini, Gubernur akan menerbitkan Pergub tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19. Gubernur juga sudah memerintahkan kepada kepala BPBD untuk segerah menganggarkan kembali bantuan Covid-19.
“Dan kita sudah menyurat ke setiap Bupati untuk segera memerintahkan satgas agar mengantisipasi gerombolan masa yang terjadi saat Pilkada ini. Karena itu kita akan semua pihak harus terlibat termasuk KPU dan Bawaslu juga. Bagaimana memberikan aturan main supaya jangan terjadi gerombolan orang”, paparnya.
Selain itu, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan dalam penaganganan Covid-19 yakni dengan memasang baliho kawasan wajib masker.
Terkait dengan bantuan masyarakat, pihak Pemprov sudah melakukan pembahasan dan hanya menunggu proses pelaksanaanya.
“Kita sudah lakukan tapi itu kan tunggu proses, tidak sekejab begitu kita mau bagi, karena ini uang negara. Ada taturan. Sehingga ini JaDI saya katakan jawaban prematur, yang tidak punya data”, ungkapnya.
“Makanya oknum media yang memberitakan ini saya anggap gagal, karena harus konfirmasi dulu, nda bisa layak dulu tayang begitu. Ini etika. Saya dinas Kominfo akan menata tatakelola seluruh media. Mari kita kerja sama, Kalau ada berita mari kita konfirmasi dulu, jangan sampai dimuat begitu saja”, tambahnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa beberapa hari lalu telah menemui ketua organisasi media dan menghimbau agar bisa menjadi media sehat, memberitakan informasi yang aktual detail dan datanya benar.
“Jangan ketika JaDI menyampaikan begitu langsung diterimah mentah dan disampaikan. Itu kan preamatur, harus konfirmasi dulu, supaya muatan berita itu berimbang. Kalau begini kan terlalu tendensius”, tutupnya.
Penulis: Husain
