oleh

Kemenkopolhukam Diminta Awasi Pilkada Muna dari Money Politik

PENASULTRA.COM, JAKARTA – Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) bertandang ke Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), Jakarta, Kamis 12 September 2019.

Pada audiensi yang diterima langsung Kepala Deputi Politik Strategis Wantannas, Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Edy Mulyono, LKBHMI meminta Kementerian Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) mengawasi tindak pidana politik uang pada Pilkada serentak 2020 mendatang.

“Dalam pertemuan kami tersebut, ada beberapa poin yang menjadi topik pembahasan kami. Yaitu salah satunya mengenai momentum Pilkada Kabupaten Muna 2020,” ungkap La Ode Erlan, Sekretaris Direktur Bakornas LKBHMI.

Ia mengatakan, Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) merupakan satu dari dua daerah yang melakukan PSU hingga dua kali di 2015. Hal itu menjadi sejarah baru dalam pesta demokrasi Indonesia.

Baca Juga:  Balonbup Wakatobi Ini Mulai Blusukan, Warga Kaledupa Disapa dari Dekat

Olehnya itu, Erlan berharap, peristiwa dua kali PSU pada momentum Pilkada Muna empat tahun silam tidak terulang. Menurutnya, hal itu sangat menguras tenaga, pikiran, dan materi. Selain itu, berdampak pada pembangunan daerah.

“Kami akan terus melakukan kordinasi dengan pihak Kemenkopolhukam agar bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di Pilkada 2020,” tekannya.

Senada, anggota Tim Perumus Pembentukan Watannas dan RUU Keamanan Nasional Setjen Watannas, Dr La Piliha Maratumu menyatakan agar proses Pilbup Muna 2020 menjadi fokus utama kajian dan supervisi pemerintah pusat.

Baca Juga:  Daftar di PAN, M Aswadi Adam Ingin Memajukan Buton Utara

“Kita mengharapkan proses Pilbup yang bermartabat dan perlu upaya reduksi politik uang. Sebab sumber malapetaka minimnya progres pembangunan di Kabupaten Muna,” kata tokoh pemuda Kabupaten Muna ini.

Menurutnya, politik uang dalam Pilkada akan mengakibatkan bupati terpilih menerapkan manajemen pembangunan daerah yang mengarah pada profit oriented. Bukan benefict oriented sebagai upaya mengembalikan biaya politiknya.

“Kedepan kita audiensi dengan penyidik KPK agar intens melakukan operasi penindakan terhadap oknum-oknum yang terlibat politik uang dalam proses Pilkada di Kabupaten Muna,” pungkas La Piliha.(b)

Penulis: Faisal
Editor: Ridho Achmed

NEWS FEED