PENASULTRA.COM, MUBAR – APDESI Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menegaskan bahwa APDESI sama sekali tidak butuh sensasi dalam isu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pernyataan ini disampaikan Ketua APDESI Sultra, La Ode Alwi Haidatul, merespon kritikan Anggota DPRD Muna Barat La Ode Sariba.
La Ode Alwi Haidatul mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Diskusi mengenai DTKS adalah langkah serius, bukan ajang sensasi. Pernyataan yang mendesak kepala desa untuk segera melakukan musyawarah desa (Musdes) justru memperlihatkan kurangnya pemahaman terhadap alur yang telah diatur”, kata La Ode Alwi kepada media ini, Jumat, 25 Oktober 2024.
Menurut La Ode Alwi, langkah awal yang harus dilakukan adalaha pendataan oleh operator desa, dengan melibatkan RT dan RW yang memiliki peran penting dalam memastikan keakuratan data Kepala Keluarga (KK) miskin masyarakat desa. Setelah itu, hasil pendataan dikirim ke dinas terkait untuk diproses lebih lanjut. Prosedur ini jelas dan dijalankan setiap tahun, bukan dilakukan secara mendadak atau berdasarkan tekanan sesaat. Jika mengabaikan mekanisme ini justru dapat menimbulkan kesalahpahaman.
Kepala Desa Umba Kecamatan Napano Kusambi Kabupaten Muna Barat ini juga mempertanyakan perhatian mendadak dari sebagian anggota DPRD yang tampak lebih besar menjelang musim pilkada atau pileg. Sementara di masa-masa lainnya, menurut Alwi, perhatian serupa jarang terlihat.
“Kami sangat menghargai setiap bentuk pengawasan, namun perhatian terhadap isu-isu kesejahteraan masyarakat seharusnya diberikan secara konsisten sepanjang waktu, bukan hanya saat menjelang momen politik tertentu”, sindir Alwi.
Awli bilang, jika ada kekurangan dalam data penerima bantuan, ia menyarankan DPRD segera memanggil instansi terkait, seperti Dinas PMD, untuk melakukan evaluasi. Desa telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam melakukan pendataan tahunan, dan data yang telah diverifikasi bersama RT dan RW dikirim ke dinas terkait.
Hal itu kata Alwi, bukan hanya soal prosedur, tetapi soal keterlibatan semua pihak dalam menjaga akurasi data dan memastikan masyarakat yang benar-benar layak mendapatkan bantuan.
“Kami berharap DPRD lebih serius dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasannya secara menyeluruh, bukan hanya fokus pada isu tertentu di saat-saat tertentu. Masih banyak masalah di Muna Barat yang memerlukan suara lantang dan aksi nyata dari DPRD, dan kami berharap hal ini dapat ditunjukkan dengan konsisten”, tukasnya.(dir)
