PENASULTRA.COM, MUNA – Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muna, akhir-akhir ini terus menuai sorotan. Pelayanan yang tidak maksimal, dan keluhan masyarakat tampak mewarnai setiap pemberitaan akibat manajemen RSUD yang memprihatinkan.
Puluhan mahasiswa yang menamakan diri Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Kabupaten Muna, mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muna mendesak pencopotan dr Agus Susanto sebagai Direktur RSUD, Kamis 2 Agustus 2018.
Agus Susanto dinilai tidak profesional mengelola RSUD Muna, ditangan dokter ini RSUD Muna selalu menghiasi pemberitaan terkait pelayanan buruk sebuah rumah sakit plat merah. RSUD ini dinilai sudah membuat beberapa nyawa manusia hilang karena diduga gara gara pelayanan tidak maksimal.
“Ini bukan hanya sekali namun sudah keseringan pihak RSUD terus berulah yang mengakibatkan masyarakat miskin tidak dilayani dalam memperoleh kesehatan secara maksimal,” tegas Ketua HMI Cabang Muna Hasan Jufri dalam orasinya di halaman DPRD Muna, Kamis 2 Agustus 2018.
Gerakan mahasiswa yang dimotori HMI, GMNI, dan BEM STIP Wuna Raha tersebut, mendesak para wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif itu segera mencopot Direktur RSUD Muna, Agus Susanto sebelum menimbulkan banyak korban lainnya.
Selain mendesak pencopotan, Hasan Jufri menambahkan, pihaknya juga menagih janji DPRD Muna untuk membentuk Pansus terkait masalah manejemen rumah sakit yang telah disuarakan pada aksi sebelumnya.
“Jika tuntutan kami tidak dipenuhi, maka kami akan melakukan aksi susulan dengan tindakan anarkis serta mengumumkan pada masyarakat untuk tidak percaya lagi dengan Bupati Muna Rusman Emba dan DPRD,” ancamnya.
Menanggapi tuntutan ini, Wakil Ketua DPRD Muna La Ode Diyrun mengaku kesal setelah mendengar adanya penelantaran pasien yang mengidap penyakit stroke karena dokter pada saat itu tidak ada ditempat.
Ia pun menghubungi Direktur RSUD Muna untuk mempertanyakan masalah itu. Kemudian apa alasan sampai pasien tidak ditangani dan dokter tidak ada.
“Saya langsung telpon Direktur untuk pertanyakan kenapa dokternya tidak ada. Namun alasan Direkturnya karena pakaian mereka belum ada dan belum disiapkan sementera persiapan pakaian baru dianggarkan untuk tahun 2018,” ujarnya.
Terkait Pansus, La Ode Diyrun menuturkan, bahwa itu harus dipelajari terlebih dahulu masalahnya. Sementara persoalan pelayanan yang tidak maksimal di rumah sakit, ia sudah meyampaikan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Muna agar segera dikroscek, dan yang memiliki kewenangan untuk memecat adalah Bupati Muna LM Rusman Emba.
“Kami tidak memiliki hak untuk memecat. Karena tugas kita sebatas mengawasi, memberikan teguran dan saran kepada Pemda untuk lebih memperbaiki pelayanan rumah sakit. Sebab eksekutor semua itu adalah bupati yang merupakan pemegang tongkat,” tukas Diyrun.(a)
Penulis: Sudirman Behima
Editor: La Basisa
