oleh

Penilaian Diklat BPSDM Sultra Diduga Sarat Rekayasa

Pesona Kota Kendari

PENASULTRA.COM, KENDARI – Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai lembaga Diklat mulai dipertanyakan. Instansi yang berwenang memberikan sertifikat jenjang kepemimpinan pada pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Sultra ini profesionalismenya diragukan. Hal ini tampak pada acara penutupan rangkaian kegiatan Diklatpim IV angkatan dua, Sabtu 28 Juli 2018.

Informasi yang dihimpun PENASULTRA.COM, pada setiap acara penutupan Diklat, setiap kepala dinas yang diundang untuk hadir mendampingi acara penanggalan tanda peserta, dipastikan bahwa peserta terbaik Diklat angkatan tersebut pasti berasal dari instansi yang kepala dinasnya diundang hadir.

Namun pemandangan berbeda, saat penutupan Diklatpim IV angkatan dua, Sabtu 28 Juli 2018. Dimana Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sultra Hado Hasina yang diundang untuk hadir mendampingi peserta terbaik, ternyata nama peserta terbaik yang diumumkan bukanlah peserta dari Dishub Sultra.

Baca Juga:  KPK Warning Pemilik IUP yang Operasi di Sultra

“Sepertinya ada yang tidak beres Saya duga ada rekayasa hasil penilaian Diklat. Karena indikasinya jelas bahwa Kadis yang diundang oleh panitia biasanya untuk mendampingi peserta terbaik diklat dari dinas yang dipimpinnya,” kata seorang alumni Diklatpim tiga yang enggan ditulis namanya.

Undangan Panitia Diklat BPSDM untuk Kepala Dinas Perhubungan Sultra Hado Hasina untuk mendampingi peserta terbaik

Dugaan kinerja tidak obyektif dari lembaga pelatihan ASN ini disesalkan banyak pihak. Pasalnya, BPSDM merupakan lembaga yang diharapkan kredibel menciptakan kader pemimpin birokrasi yang memiliki kapasitas yang handal di Sultra. Jika penentuan prestasi dalam Diklat pun diwarnai dengan lobi dan nepotisme ini akan mencedrai mental kader pejabat birokrasi.

“Pj Gubernur Sultra Teguh Setyabudi juga memegang komando BPSD Kemendagri. Jadi ini harus menjadi perhatian serius. Ini masalah besar. Jika dugaan rekayasa ini benar, boleh jadi setiap Diklat yang digelar penilaiannya suka atau tidak suka saja. Ini mengancam kualitas pelayanan publik di Sultra,” tanggap Sahrul, anggota Tim AMAN Center.

Baca Juga:  Diteken Muhamad Ali dan Hamiruddin, RAPBD Wakatobi Tak Sah?

Terpisah, Ketua Panitia Diklat Rajab membenarkan bahwa Kepala Dinas yang diundang panitia dari instansi tertentu diharapkan bisa mendampingi peserta terbaik dari dinas yang dipimpinnya saat penutupan Diklat.

“Saya tidak tahu menahu soal undangan tadi pak. Coba tanya sendiri kepala BPSDM Sultra,” ucap Ketua panitia Diklat saat dikonfirmasi. Namun, Kepala BPSDM Samudra, belum berhasil dikonfirmasi terkait masalah ini.(b)

Penulis: La Ode Arfa
Editor: Kas

Komentar

NEWS FEED