PENASULTRA.COM, KONAWE UTARA – Pihak legal atau kuasa hukum PT Adhi Kartiko Pratama (AKP), mengingatkan PT Adhi Kartiko Mandiri (AKM) agar jangan mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) di wilayah koordinat IUP OP PT AKP.
Kuasa hukum PT AKP, Prisky Riuzo Situru, SH menuturkan ada beberapa perusahaan yang melakukan explorasi di wilayah IUP PT AKP, dan kami dengan tegas menghentikan kegiatan tersebut.
“Saat ini kami juga melakukan laporan aduan ke Polres Konut atas kegiatan tersebut yang kami anggap ada dugaan tindak pidana ilegal minning dan ilegal eksplorasi sebagai mana diatur di UU minerba dan dugaan tindak pidana di kawasan hutan di wilayah IUP OP Kami PT AKP, ” ujar Prisky Riuzo Situru, Selasa, 24 Agustus 2021.
Ini sangat jelas kami PT AKP yang telah memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) secara sah oleh kehutanan. Kami juga selama ini patuh dengan laporan dan PNBP dan bukan AKM yang memohon IPPKH, melainkan kami Yg memohon dan sudah mendapatkan izin sah dari kehutanan.
“Jadi AKM atau perusahaan lain yang mendapatkan SPK dari AKM, kami ingatkan tidak boleh memasuki area kuota IPPKH sebagaimana yang diatur pada UU 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan,’ tegasnya.
Ia menambahkan PT AKP tidak pernah berubah menjadi PT AKM dan tidak ada putusan pengadilan perdata yang mengatakan atau menetapkan PT AKP berubah menjadi PT AKM.
Dari hasil wawancara saat kami di lokasi saat hentikan pihak yang melakukan explorasi (pengeboran) di wilayah IUP OP kami PT AKP, pihak yang melakukan pengeboran mendalilkan mendapatkan SPK dari pihak PT AKM.
“Yang Jadi masalah adalah titik SPK yang di Keluarkan AKM yang di tanda tangani oleh bapak Simon Takaendengan tersebut, masuk di wilayah IUP OP PT AKP, “jelasnya.
Maka dengan itu kami Pihak PT AKP meminta kepada siapa pun yang mendapatkan SPK dari PT AKM, untuk mengecek legalitas IUP OP PT AKM ke ESDM Sultra dan minerba pusat, apakah IUP OP Ini terdaftar dan berada dimana titik Koordinatnya.
Penulis: Tim Redaksi
