PENASULTRA.COM, BOMBANA – Camat Kabaena Utara, Faldianti, SKM menyebut pihak PT Bukit Makmur Resources (BMR) tak pernah datang berkoordinasi dengan Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kecamatan Kabaena Utara untuk membahas solusi agar kasus dugaan pelecehan seksual oleh oknum karyawan PT BMR itu tidak melebar dan menimbulkan keresahan di tengah Masyarakat Kabaena Utara Kabupaten Bombana.
Hal itu disampaikan Faldianti saat menggelar rapat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) membahas kasus dugaan pelecehan seksual oleh oknum karyawan PT BMR inisial DS terhadap S (22) karyawan lokal Kabaena.
Faldianti menyampaikan bahwa tujuan dari Forkopimcam ini sebenarnya untuk mencari solusi dampak resiko dari isu-isu ini agar tidak terlalu meluas dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Kalaupun meluas bagaimana kita stop ini, serahkan kepada pihak yang berwajib dan kemudian bagaimana sanksi sosial yang akan dilakukan di suku desa masing-masing supaya ada efek jerahnya, yang tadinya lagi viral kita mengkater ini, hentikanlah disini karena sudah ada proses hukum yang berjalan dan siapapun sudah tidak bisa menginterogasi pihak korban kecuali pihak yang berwajib atau yang berwenang”, tegas Faldianti saat ditemui di kantornya, Selasa, 27 Juni 2023.
Ia mengungkapkan bahwa banyak dari pihak internal PT BMR yang datang melakukan penyelidikan terhadap korban padahal mereka tidak punya hak soal itu.
“Ini kan mereka pihak perusahaan BMR tidak punya hak, akhirnya baru diselidiki secara terbuka, seharusnya kan ini jangan, serahkanlah kepada pihak yang berwajib, biarkanlah pihak yang berwajib bekerja dan jalur hukum berjalan, yang bisa menentukan benar atau tidak hukum ini yang bekerja dari pihak kepolisian”, tegasnya.
Lebih lanjut Faldianti bahwa selaku pemerintah kecamatan dirinya berupaya meminimalisir resiko resiko dan dampak sosial akibat isu-isu yang beredar di masyarakat.
Olehnya itu, ia meminta kepada pihak BMR bertanggung jawab terhadap terhadap isu-isu yang berkembang seperti saat ini karena sangat mempengaruhi kondisi sosial masyarakat.
“Sampai detik ini juga, saya sampai lakukan rapat ini belum ada 1 pun orang daru BMR yang berkoordinasi dengan Forkopimcam baik dari kepala desa maupun camat, nanti pada saat ini, itu pun kami mengundang untuk rapat, tapi untuk berkoordinasi menanyakan atau bagaimana kira-kira solusinya ini tidak ada sama sekali, ini murni inisiatif kami dari forkopimcam, melakukan pertemuan ini secara cepat sehingga bisa mencunter resiko sosial yang terjadi di masyarakat”, beber Camat Kabaena Utara dengan kesal.
“Kalau mereka pihak BMR merasa bersalah atau merasa bahwa ini adalah aib maka mereka harus meminta maaf dan mengambil langkah-langkah tapi ini tidak ada sama sekali”, tambahnya.
Faldianti berharap kepada pihak BMR, jika mendengar permasalahan ini ada langkah yang harus tempuh bukan langsung menginterogasi korban secara terbuka dan ini beredar dimana-mana.
“Cobalah berkoordinasi dengan kami melalui Forkopimcam, langkah apa yang harus di tempuh agar supaya dampak sosial tidak terlalu meluas”, tutupnya.(**)
