Pena Hukum

PT WIL dan PT PBS Diduga Menambang Ilegal

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam FKPL saat menggelar aksi demonstrasi di depan Polda Sultra (Foto: Istimewa)

Hal ini juga dipertegas pada pasal 50 ayat 3 huruf G Jo Pasal 38 ayat 3 Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang kehutanan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau Eksplorasi atau Eksploitasi bahan tambang di kawasan hutan, tanpa IPPKH dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

Selain itu, pasal 78 ayat 6 UU Kehutanan menerangkan bahwa pelanggaran terhadap suatu kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan tanpa dilengkapi IPPKH akan berdampak pada ancaman sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 5 Milyar, dan sanksi Administratif berupa pencabutan Iup produksi khusus (IUPK) yang dilakukan oleh gubernur atau Bupati dan Walikota (Pasal 119 UU Minerba).

Sedangkan untuk PT PBS yang beralamat di Desa Babarina, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka diduga melakukan penambangan ilegal. Dimana, perusahaan tersebut hanya memiliki Izin produksi batu tapi faktanya melakukan aktifitas produksi biji Nikel di dalam kawasan hutan lindung.

Koordinator Lapangan (Korlap), Hirman meminta kepada Polda Sultra untuk segara menangkap oknum-oknum yang terlibat dalam penambangan ilegal di Desa Babarina, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka itu.

Bagikan: