PENASULTRA.COM, WAKATOBI – Kader muda Partai Gerindra Kabupaten Wakatobi, Arbaim Aulia membantah pernyataan Ketua Channel HAM Sultra, LM Salih Hanan terkait penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah (APBD) Wakatobi 2019.
Menurut Arbaim, Salih Hanan gagal paham terhadap pernyataan Ketua Fraksi Gabungan Gerindra-PPP-Golkar, Erniwati soal alasan penolakan APBD Wakatobi.
Arbaim menjelaskan, maksud Erniwati menyatakan APBD Wakatobi ditolak karena dinilai maladministrasi. Sebab, dokumen APBD itu ditanda tangani oleh Ketua DPRD dan enam anggota lainnya yang sudah mungundurkan diri.
“Dalam surat edaran Mendagri tanggal 20 September, tujuh Aleg di Wakatobi hak dan kewajibannya dihentikan. Oleh karena itu, mereka yang ikut menandatangani dokumen APBD dianggap cacat hukum. Sehingga mempengaruhi keabsahan dokumen tersebut. Penolakan tersebut bukan berarti tidak diterima tetapi akan diminta perbaikan tanpa ketujuh Aleg tersebut,” terang Arbaim melalui sambungan seluler, Rabu 26 Desember 2018.
Pemuda yang akrab disapa Ari ini menilai, Saleh Hanan tidak paham tentang alur penetapan APBD Wakatobi 2019, baik itu proses legal standing, maupun tahapan sinkronisasi. Sehingga, Ketua DPD KNPI Wakatobi ini menyarankan agar Salih tidak hanya melihat mekanisme evaluasi APBD yang ada dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tetapi juga melihat persoalan secara utuh agar pernyataannya sinkron dengan permasalahan yang dihadapi Pemda dan DPRD saat ini. Bukan malah popularitas.
“Membelah pemerintah boleh saja asal jangan asal bunyi tanpa mengetahui persoalan yang terjadi. Dia mestinya lebih tau persoalan dulu baru menanggapi. Jangan asal ngomong tanpa mengetahui duduk persoalan yang sesungguhnya,” pungkasnya.
Sebelumnya, di sejumlah media lokal Salih Hanan telah mengomentari pernyataan ketua fraksi gabungan Partai Gerindra-PPP-Golkar, Hj Erniwati Rasyid yang mengatakan APBD Wakatobi 2019 ditolak akibat ditandatangani ketua DPRD dan enam anggota legislatif lainnya yang telah mengundurkan diri sejak Juli lalu.
Menurut Salih, APBD Wakatobi tidak ditolak tetapi dievaluasi Pemprov Sultra sebagaimana mekanisme aturan yang berlaku. Salih juga sempat menyindir Ketua DPC Gerindra Wakatobi, Erniwati.
“Sebagai Aleg harus cerdas dan memberikan pendidikan yang baik pada masyarakat. Jangan malah terkesan membodoh–bodohi masyarakat hanya demi kepentingan politik,” kata Salih beberapa waktu lalu.(b)
Penulis: Deni La Ode Bono
Editor: La Ode Muh. Faisal
