oleh

Umar Arsal Dorong Petani Olah Hasil Pertanian Berbasis Home Industri

Pesona Kota Kendari

PENASULTRA.COM, KONAWE SELATAN – Anggota DPR RI dapil Sulawesi Tenggara (Sultra) Umar Arsal mendorong petani untuk mengolah hasil pertanian berbasis home industri berupa pengolahan kakao, cabe botol, dan minyak kelapa serta VCO.

Hal itu diungkapkan Umar saat menggelar reses di Desa Mata Bondu, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).

Kata Umar, salah satu upaya untuk meningkatkan ekonomi petani harus dilakukan secara mandiri oleh masyarakat dengan mengajarkan petani mengolah dan memproduksi hasil pertaniannya menjadi barang jadi.

“Di Desa Mata Bondu itu dihuni 200 kepala keluarga (KK) dengan potensi pertanian sebesar 99 persen bekerja sebagai petani dan buruh tani. Namun permasalahan yang mendominasi di wilayah tersebut adalah sarana alat pertanian, bibit atau benih, pupuk, alat pertanian serta pemasaran,” kata Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Demokrat ini, Kamis 21 Februari 2019.

Baca Juga:  Ridwan Bae Dukung Upaya Ali Mazi Tangani Korban Konflik Dua Desa di Buton

Selain itu, tambah Umar, puluhan hektare lahan yang telah diolah masyarakat belum memiliki legalitas sertifikat. Padahal, area itu terdapat perkebunan berupa nilam, lada dan kakao. Masalah lainnya adalah kualitas hasil perkebunan masih minim. Parahnya lagi, harga hasil panen pertanian turun drastis.

Salah seorang warga Dusun 3 Desa Mata Bondu, Adreani berharap ada bantuan pengelolaan percetakan empang, perbaikan dan pembangunan jalan usaha tani serta sertifikat tanah.

Warga lain Dusun 1 Mata Bondu Sulvian mengaku masih banyak yang belum mendapatkan bantuan rumah layak huni. Kemudian, sarana air bersih sudah ada bantuan perpipaan namun macet karena sumber air menjadi kendala.

Baca Juga:  PT Telkom Dukung Program Petani Go Digital

“Kami berharap bisa dibantu sumur bor dalam dan perpipaan,” ucapnya.

Usai mendengar sejumlah keluhan masyarakat itu, Umar Arsal berjanji akan mengupayakan jalan usaha tani, cetak empang akan masuk dalam usulan APBN-P 2019.

Kemudian, sertifikat tanah akan ia komunikasikan dengan pihak BPN agar lahan atau tanah aman dari kawasan hutan lindung dan produksi.

“Untuk rumah tidak layak huni, akan kami data melalui tim Rumah Aspirasi dengan harapan tingkat kelayakan untuk dibantu harus benar-benar diperhatikan,” terang Umar.(b)

Penulis: Bas
Editor: Ridho Achmed

NEWS FEED