PENASULTRA.COM, KENDARI – Wacana pemerintah pusat untuk mendatangkan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) beberapa bulan lalu saat pandemi Covid-19 menuai banyak penolakan.
Saat itu, Pemerintah Daerah Provinsi Sultra bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kompak dan secara tegas menolak kedatangan 500 TKA tersebut. Begitu pula sebagian besar masyarakat dan ormas yang ada di wilayah Sultra ikut serta memberikan kritikan serta penolakan.
Namun, kini Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) Sultra telah menyetujui kedatangan 500 TKA asal negeri tirai bambu itu di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. Penyepakatan tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) bidang ketenagakerjaan di Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra pada Jumat, 12 Juni 2020 lalu.
Menanggapi hal itu, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kendari yang merupakan organisasi mahasiswa tertua di Indonesia tetap bersikeras melakukan penolakan terhadap wacana kedatangan 500 TKA asal China di bumi anoa.
Ketua Umum HMI Cabang Kendari Ujang Hermawan mengatakan bahwa ia sangat kecewa terhadap sikap gubernur dan anggota DPRD Sultra serta seluruh Forkopimda yang telah memberikan restu dan persetujuan perihal kedatangan 500 TKA asal Tiongkok di Bumi Anoa Sultra.
“Pada mulanya Gubernur dan ketua DPRD Sultra bersatu dan menyatakan secara tegas menolak kedatangan 500 TKA asal china tersebut, akan tetapi saya dibuat kaget dengan hasil rapat koordinasi bidang ketenagakerjaan kemarin, hal ini saya katakan baik itu gubernur maupun DPRD Sultra tidak konsisten, padahal masyarakat sudah menaruh harapan besar kepada gubernur dan DPRD Sultra untuk tetap pro rakyat, alih-alih itu hanya pembohongan publik yang selama ini mereka lakukan”, ketus Ujang Hermawan.
Apalagi kata Ujang, ditengah hiruk pikuk pandemi covid-19 masyarakat dibuat bingung dengan adanya kabar persetujuan kedatangan 500 TKA. Seharusnya pemerintah bisa lebih bijak menghadapi situasi seperti ini bukan malah membingungkan publik.
“Meski alasan Gubernur bahwa dampak masuknya 500 TKA yang akan bekerja di PT VDNI dan PT OSS akan memberikan peningkatan ekonomi masyarakat, tetapi saya fikir itu hanyalah alibi semata yang dilontarkan gubernur Sultra, realitanya adalah kehadiran PT VDNI dan PT OSS tidak memberikan dampak positif yang begitu signifikan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat”,tutupnya.(b)
Penulis: Sain
