Hugua: Kepala Daerah Hanya Memikirkan Wilayahnya Tak Peduli dengan Wilayah Sekitar

PENASULTRA.COM, KENDARI – Ketua Jejaring Pemerintah Daerah Maritim atau Maritim Local Government Network (LGN) 6 Negara Coral Triangle Initiative (CTI), Ir Hugua meminta pemerintah daerah (Pemda) memikirkan pembanguan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

“Setiap Kepala Daerah harus memikirkan daerah sekitar, kawasan serta dunia secara global dalam melangsungkan pembangunan,” kata Hugua dalam Workshop on Building National and Local Capacity on Measuring SETI for SDGs in Asi and The Pacific Region, Jakarta, Senin 17 Juni 2019.

Menurut Hugua, seorang Bupati, Walikota dan Gubernur kadang egois dan terlalu sibuk dengan urusan lokal.

Izin tambang dengan mudahnya dikeluarkan, hutan dibabat habis, penangkapan ikan berlebihan dan ini dilakukan karena mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa melihat kepentingan dan hubungan dengan kabupaten, povinsi dan kawasan sekitar.

“Pola pembangunan dan hubungan yang semacam ini harus diakhiri. Megingat, iklim global mulai memburuk. Jadi untuk meminimalisir dampaknya, Pemda sangat berperan penting,” urainya.

Mantan Bupati Wakatobi ini menyebut, mencairnya es di kutub hingga munculnya banjir dimana mana bujan hanya dalam negeri. Tapi diluar negeri juga bencananya lebih buruk.

Hugua berpose bersama peserta Workshop on Building National and Local Capacity on Measuring SETI for SDGs in Asi and The Pacific Region

“Banjir di mana-mana, Sultra dan Samarinda, juga di Eropa, Australia, dan Amerika. Pemanasan hebat di India dan seterusnya. Ini terjadi salah satunya karena kepala daerah masih memikirkan dirinya sendiri,” jelas politikus PDI P Sultra ini.

“Dilevel PBB masih seputar dialog dan diplomasi. Di level nasional, juga masih diskusi. Kapan implementasinya. Kepentingan global, nasional dan lokal ini harus timbal balik. Jangan global dan nasional berdiskusi, tapi di lokal tidak paham,” ucapnya.

Sejauh ini, sudah ada sejumlah kepala daerah di wilayah Indonesia Timur yang aktif memikirkan hal tersebut. Akan tetapi, perlu gerakan nasional yang lebih masif. Nantinya, akan ada semacam standar, format isian seperti program selektif penangkapan ikan, memelihara terumbu karang, memberdayakan nelayan dan sejenisnya.

Seluruh pihak harus bisa menghubungkan perencanaan anggaran yang ada di daerah melalui kartu yang diisi organisasi pemerintah daerah, agar dapat diukur seberapa jauh kontribusi daerah tersebut pada pembanguan SDGs.

Hugua menegaskan, otonomi daerah harus menjadi berkah untuk bumi. Kami dengan Unesco sudah merintis dan memulai. Jadi semua kepala daerah tidak hanya mengambil dan mengeksploitasi SDA, tetapi mendorong pembangunan berkelanjutan.(b)

Penulis: Yeni Marinda
Editor: Mila