oleh

Ini Alasan KPK Menemui Rusman dan Rajiun di Raha

Pesona Kota Kendari

PENASULTRA.COM, MUNA – Kedatangan Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Raha menemui Rusman Emba Bupati Muna, dan Rajiun Tumada Bupati Mubar, memantik sejumlah spekulasi.

Betapa tidak, lembaga antirasuah ini menjadi momok menakutkan bagi para kepala daerah yang menyimpang. Rapat tertutup KPK bersama pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna dan Muna Barat (Mubar) di ruang rapat Bupati Muna selama kurang lebih enam jam, Selasa 28 Agustus 2018 akhirnya terkuak.

Tim KPK yang membidangi Pencegahan Korupsi Herry Nurdin mengungkapkan, kunjungannya di Pulau Muna dalam rangka monitoring dan supervisi pencegahan korupsi yang terintegrasi di wilayah Muna.

Menurutnya kegiatan serupa tidak hanya dilakukan di Muna. Namun di semua kabupaten dan kota di Sultra juga akan disupervisi.

Baca Juga:  Mendagri Sebut Potret Buram Tren Korupsi di Indonesia Sudah Akut

“Ini kedatangan perdana kami di Muna,” ungkap Herry pada awak media seusai rapat tertutup, Selasa 28 Agustus 2018.

Menurut Herry, Pemkab Muna dan Mubar akan didorong pola pencegahan korupsi yang terintegrasi. Ia menyebut, delapan sektor pembahasan dalam rapat kordinasi kali ini, yakni terkait perencanan penganggaran, Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP), manejemen Aparatur Sipil Negara (ASN), manejemen aset daerah dan pendapatan daerah serta beberapa sektor lainnya yang strategis.

Ia mengungkapkan sejumlah kelemahan yang harus diperbaiki dan dievaluasi, dan itu harus menjadi konsen bagi kedua daerah.

“Kita sudah memakai sistem online.Jadi kita terus monitoring dari jarak jauh walaupun kita tidak disini ,” tekannya.

Baca Juga:  Praperadilan Ditolak, Asrun Titip Pesan Ini ke Tim Pemenangannya

Menanggapi koordinasi bersama KPK RI, Bupati Muna LM Rusman Emba menuturkan, sejumlah hal prosedural dan mekanisme yang harus dibenahi Pemkab Muna.

Rusman mengakui ada beberapa bidang yang masih butuh perhatian khusus. Namun ia berjanji pihaknya akan menyempurnakannya.

“Tentu kita lakukan penegasan ke OPD, karena setiap bulan itu kita ada semacam pengawasan, sejauh mana progres yang kita hasilkan. Dan kalau tidak dilaksanakan ada konsekuensi,” ucap Rusman.

Dalam rangka perbaikan prosedural yang masih kurang baik, Rusman menegaskan sejumlah standar operasional, misalnya pelayanan dan prasarana yang disiapkan. Dan segala sesuatu itu sifatnya terintegrasi.

“Tentu semua akan kita lengkapi termasuk pelayanannya prima ,” tukas Rusman.

Penulis: Sudirman Behima
Editor: Kas

Komentar

NEWS FEED