PENASULTRA.COM, SOLO – Media memiliki peran penting dalam membangun demokrasi. Oleh karena itu, kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang merata dan responsif.
Pernyataan tersebut dikemukakan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya saat membuka Kongres ke-XXIV PWI di salah satu hotel ternama di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat, 28 September 2018.
Dengan adanya sebuah kritikan dari media, kata Jokowi, hal itu dapat menimbulkan pembenahan kekurangan yang ada di dalam sistem pemerintahan.
“Hanya saja perlu saya tegaskan bahwa kritik berbeda dengan provokasi, kritik berbeda dengan fitnah. Karena kritik bukan mencari-cari kesalahan pemerintah,” kata Jokowi.
Menurut mantan Wali Kota Solo itu, kebebasan pers jadi hal utama yang perlu dijaga. Media harus dilindungi dalam menyampaikan informasi pada publik.
“Kerja jurnalis jangan dihalang-halangi apalagi sampai ada kekerasan terhadap wartawan,” tegasnya.
Namun demikian, Jokowi menyadari adanya tantangan lain muncul dengan hadirnya media sosial (Medsos) dewasa ini. Berita bohong atau hoax menjadi ruang kebebasan demokrasi yang tak terbendung.
Bahkan di Medsos, kata Jokowi, setiap warga negara dengan mudah bisa menjadi wartawan atau Pimpinan Redaksi (Pemred).
Hal ini menurut Jokowi, tidak hanya terjadi di Indonesia. Namun, di luar negeri seperti Malaysia, Singapura dan negara wilayah Timur Tengah juga mengalami hal serupa. Padahal, sebelumnya tidak pernah ada hal seperti itu.
“Seringkali muncul berita hoax dari media abal-abal yang tidak jelas penanggungjawabnya, tidak jelas alamat kantornya di mana,” ujar Jokowi.
Oleh sebab itu, Jokowi berharap, hadirnya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang merupakan lembaga pers nasional dapat memberikan berita yang benar dan akurat sekaligus menangkal berita hoax.
“Saat ini kita membutuhkan berita yang jelas, berkualitas dan tentu saja yang sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan media yang memiliki kredibel,” ujarnya.(b)
Penulis: Nanang Sofyan
Editor: Ridho Achmed
