KNPI Minta Dewan Hearing Dispar dan TP4D

PENASULTRA.COM, BAUBAU – Polemik pembangunan titik labuh kapal yacht di Kelurahan Kadolomoko yang diduga tidak mengantongi izin menuai reaksi banyak pihak.

Sekretaris KNPI Baubau Rendy Saputra meminta DPRD Kota Baubau untuk segera memanggil Dinas Pariwisata, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta TP4D Kejaksaan Negeri Baubau.

“Agar tidak berlarut-larut, penting bagi DPRD untuk segera memanggil OPD terkait hingga TP4D Kejaksaan untuk didengar keterangannya terkait polemik pembangunan proyek jembatan wisata tersebut,” tutur Rendy Saputra, Selasa 17 September 2019.

Lebih lanjut Rendy juga menambahkan bahwa kedepan DPRD untuk lebih memaksimalkan pengawasannya dalam meneliti setiap dokumen anggaran yang diajukan oleh Pemerintah Kota sebelum dibahas terutama dalam APBD Perubahan yang sementara dibahas bersama dengan pemerintah agar hal seperti ini tidak terjadi lagi.

“Kemarin ada statement bahwa DPRD mengaku kecolongan, sehingga ke depan DPRD perlu lebih maksimal meneliti setiap dokumen anggaran yang diajukan pemerintah agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Terutama dalam pembahasan APBD-P yang sementara berlangsung ini,” tambahnya.

Selain meminta DPRD untuk memanggil pihak terkait, pihaknya juga meminta aparat penegak hukum untuk masuk dan memeriksa beberapa dugaan pelanggaran yang terjadi dalam proyek pembangunan jembatan wisata tersebut.

“Kita berharap aparat penegak hukum juga segera masuk dan memeriksa adanya dugaan pelanggaran dalam kasus ini. Tidak hanya dugaan pelanggaran atas ruang dan lingkungan dalam proyek ini, tetapi juga penting menelusuri adanya dugaan pemalsuan dokumen dalam pengusulan dana DAK ini,” tutupnya.(b)

Penulis: Amrin Lamena
Editor: Mil