Gubernur Sultra Ali Mazi punya program membangun kantor gubernur yang baru. Desain kantor gubernur itu berkonstruksi 22 lantai. Nantinya akan menjadi gedung tertinggi di Sultra. Kebijakan gubernur membangun kantor baru dinilai proyek mubazir dan belum urgen. Sebab, kehadiran kantor gubernur yang bakal menelan anggaran sekira Rp 400miliar, itu tidak berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lagi pula gedung kantor yang ada saat ini masih sangat representatif.
Selain itu, anggaran miliaran rupiah itu lebih baik digunakan untuk pemulihan ekonomi di tengah wabah Covid-19 ini. Rencana pembangunan kantor gubernur yang baru dinilai tidak berangkat dari kebutuhan mendasar masyarakat. Publik menilai, perbaikan dan peningkatan jalan provinsi yang rusak lebih urgen daripada membangun kantor gubernur yang baru. Perbaikan jalan lebih penting untuk melancarkan arus lalulintas barang dan jasa sehingga dapat meningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sejumlah titik jalan provinsi yang rusak yakni poros Desa Teteowa-Ambekairi Utama, Kecamatan Latoma, Konawe. Lalu, ruas jalan Watumerembe Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan (Konsel). Warga sempat memblokade jalan saat aksi protes. Masih di wilayah Konsel, jalan rusak lainnya di poros Ambaipua-Angata.
Di Kota Kendari, ruas jalan di Kecamatan Kendari pun tak kunjung diaspal. Kondisi jalan mulai dari Kendari Caddi, Kasilampe hingga Mata telah lama rusak parah. Itu di wilayah daratan Sultra. Sedangkan di wilayah kepulauan, jalan provinsi rusak di Kecamatan Bonegunu dan Kambowa yang menghubungkan Kabupaten Buton Utara (Butur) dan Kabupaten Buton. Ruas jalan itu belum tersentuh aspal.
Jika dianalisis secara mendalam dan menyeluruh, rencana pembangunan gedung kantor Gubernur Sultra yang baru, tidak berangkat dari problematika mendasar yang sedang mendera masyarakat maupun pemerintah. Sebab, kantor gubernur yang ada saat ini masih layak digunakan dan tidak ada potensi situasi mendesak yang mengharuskan untuk pembangunan gedung baru.
Gedung kantor Gubernur Sultra saat ini masih tergolong sangat layak untuk digunakan. Apalagi perawatan dan pemeliharaan gedung berjalan dengan baik. Artinya, sangat tidak mendesak rencana pembangunan gedung baru. Tujuan esensial Gubernur Ali Mazi membangun kantor baru yang kabarnya bakal menghabiskan anggaran ratusan miliar itu patut dipertanyakan.
Seharusnya Gubernur Ali Mazi lebih selektif dalam pemanfaatan anggaran di tengah kondisi perekonomian daerah yang masih lesu. Tentunya dengan tidak mengalokasikan duit rakyat pada kegiatan-kegiatan yang belum begitu dibutuhkan masyarakat. Masih banyak item lain yang dapat menjadi sasaran penting mengalokasikan anggaran, seperti perbaikan jalan provinsi. Sangat banyak jalan provinsi yang belum tersentuh perbaikan dan keadaannya sangat rusak.
Karena itu, sebaiknya rencana pembangunan kantor gubernur yang baru patut dipertimbangkan kembali. Anggaran yang ada agar dialokasikan untuk item yang krusial atau mendesak seperti jalan rusak.
Gubernur Ali Mazi mestinya fokus menuntaskan mega proyek yang sedang dikebut pengerjaannya. Ada dua pembangunan infrastruktur masih membutuhkan waktu untuk dituntaskan. Yaitu proyek jalan wisata Kendari-Toronipa dan proyek pembangunan Rumah Sakit Jantung. Mega proyek ini belum tuntas 100 persen. Bahkan belum ada yang diresmikan. Seharusnya terlebih dahulu fokus menyelesaikan itu, sehingga ketika berakhir masa jabatan yang tinggal satu tahun, sudah tuntas atau minimal mendekati rampung menyeluruh.
Patut diduga pembangunan gedung kantor gubernur yang baru hanya untuk meninggalkan legacy di masa mendatang. Padahal pembangunan kantor gubernur sama sekali tidak bersifat mendesak. Publik berharap DPRD Sultra bisa presure agar anggaran pembangunan kantor gubernur yang baru bisa diporsikan atau dialihkan pada item pembangunan yang lebih esensial.
Disatus sisi pembangunan kantor gubernur yang baru, sangat tidak patut dilakukan di tengah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sedang kesulitan. Saat ini masih dalam proses upaya pemulihan ekonomi akibat wabah Covid-19. Anggaran yang ada, mesti dioptimalkan sebaik-baiknya untuk kebutuhan mendasar publik. Meski dari segi keinginan Kepala Daerah membangun Kantor Gubernur yang baru tidak dilarang. Tetapi dari segi kewajaran, patut dipertanyakan. Karena tiga mega proyek saja belum tuntas. Apalagi tiga mega proyek juga menggunakan anggaran daerah. Termasuk pengembalian pokok dan bunga pinjaman saja belum selesai, malah muncul rencana pembangunan kantor gubernur dengan anggaran yang cukup fantastis.
Alokasi anggaran seharusnya digelontorkan untuk program yang bersifat mendesak. Misalnya seperti perbaikan jalan provinsi yang rusak sekira sekitar 250 kilometer. Meski anggaran perbaikan sudah dianggarkan tahun ini, namun tidak mencakup perbaikan menyeluruh. Pada titik ini, mestinya Gubernur Ali Mazi bisa lebih bijak. Artinya anggaran yang ada diporsikan untuk hal-hal yang membutuhkan sentuhan mendesak.
Penulis adalah aktivis pemerhati kebijakan publik
