oleh

Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan Fery di Kabaena Hanya Pajangan?

Pesona Kota Kendari

PENASULTRA.COM, BOMBANA – Pembangunan pelabuhan penyebrangan Kapal Fery di Kabaena dan Rumbia, Kabupaten Bombana tak kunjung rampung. Justru, kondisi fisik bangunannya sudah nampak rusak, seperti terlihat pada pintu ruangan serta atap kantor yang sudah berlubang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun penasultra.com, proyek senilai Rp160 milyar dari Kementrian Perhubungan pada tahun 2014 itu seharusnya sudah selesai di akhir 2017. Namun sampai saat ini, pelabuhan belum bisa beraktivitas, khususnya pelabuhan Kapal Fery di Kecamatan Rumbia.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Hado Hasina mengatakan, kedua pelabuhan itu akan difungsikan pada Februari 2018.

“Yah sudah pasti itu, kan sudah selesai dan nanti bakal di launching oleh Jokowi (Presiden),” Hado di salah satu media, 25 Januari 2018.

Senada dengan itu, Dishub Bombana, Sahrun mengatakan, pelabuahan tersebut bakal beroperasi setelah diresmikan oleh Presiden Indonesia pada November 2018.

Baca Juga:  Pengapalan Besi Baja PT SSU Disebut Penjarahan, Direkturnya Lapor Polisi

“Direncanakan Jokowi yang bakal datang resmikan, insya allah November depan,” cetus Syahrun di hadapan wartawan usai melaksanaan upacara HUT RI di lapangan eks. RTH Rumbia Bombana, 17 Agustus 2018.

Ironisnya, sampai hari ini keterangan kedua instansi tersebut belum bisa dibuktikan. Sehingga masyarakat Bombana terus mempertanyakan penyebab tidak beroperasinya Pelabuhan Fery tersebut.

Seperti dilontarkan Sekretaris Gerakan Masyarakat Perang Korupsi (GMPK), Muh Amsar. Ia menilai, ada kejanggalan atas wacana yang dibeberkan oleh pemerintah terkait kedatangan Jokowi di Kabupaten Bombana.

“Apa bedanya kalau Ali Mazi yang turun resmikan itu pelabuhan, masa mau tunggu Jokowi lagi. Presiden itu sibuk, tidak mungkin bakal turun sampai di Kabaena sana,” kata Amsar, Minggu 3 Februari 2019.

Baca Juga:  Bea Cukai Akan Telusuri Penjualan Baja Smelter PT SSU

Sementara itu, Dinas Perhubungan Sultra saat dikonfirmasi melalui Kasi Pelayaran dan Transportasi Darat, Ranawati mengatakan, kedua unit pelabuhan itu belum bisa difungsikan, baik oleh swasta maupun pemerintah setempat.

“Kami harus terima surat izin operasional dulu dari Kementrian Perhubungan RI. Masalahnya, sampai hari kami belum terima apapun terkait itu,” akunya.

Secara terpisah, reporter media ini mendatangi Kantor Dirjen Perhubungan Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVIII Tipe A Sultra selaku penanggungjawab kedua pelabuhan tersebut. Namun, kantor yang terletak di kompleks perumahaan Citra Land, Kota Kendari itu terlihat kosong dan sepi.

Petugas kemanan kantor yang tidak menyebutkan namanya itu mengaku, semua pegawai sedang berada di luar daerah.

“Kalau mengenai pegawai, semua lagi ada di luar kota,” singkatnya.(b)

Penulis: Zulkarnain
Editor: La Ode Muh. Faisal

NEWS FEED