Oleh: Andi Baso Amirul Haq
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) dituntut lebih kreatif dan inovasi dalam menyelenggarakan birokrasi.
Dewasa ini birokrasi seharusnya memperlihatkan diri sebagai mengatur, mengendalikan dan mengontrol perilaku politik dimasyarakat. Padahal jika dipandang dari konteks hubungan kekuasaan, birokrasi pada dasarnya merupakan mata rantai yang menghubungkan pemerintah dengan rakyatnya.
Beberapa hari lalu, terjadi kegaduhan publik antara Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, Ali Mazi dan Lukman Abunawas (AMAN) yang berpotensi mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat kepada Pemprov Sultra dan mungkin akan menjadi “bola panas” bagi aktor-aktor politik lainnya.
Dalam kepemimpinan satu paket. Secara formal nomenklatur kepemimpinan satu paket menyatakan adanya posisi kepala dan wakil kepala daerah. Sebelum paket itu diluncurkan sudah ada kesepakatan-kesepakatan atau deal-deal politik diantara kedua pihak misalnya yang pembagian kekuasaan diantara mereka.
Namun harus kita sadari bahwa kesepakatan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Disinilah problemnya akan muncul dan menjadi diskursus panjang.
Harus disadari bahwa dalam pemilihan kepemimpinan sistem paket, suara yang diperoleh (manakala paket tersebut memenangkan pemilihan) merupakan suara yang bersifat kolektif-kumulatif dan bukan suara yang bersifat diskrit. Bisa dikatakan suara yang diperoleh adalah bersifat integral.
Dalam pemberitaan terlihat masalah seperti pembagian tugas dan kewenangan dan pelantikan pejabat eselon II dan III yang menjadi problem disharmonisasi, padahal kedua hal itu sudah diatur aturan mainnya dan hanya perlu kemauan dari setiap pihak untuk menyelesaikan tugasnya masing-masing.
Jika kita melihat aspek personal dan relasional, efektifitas pemerintahan daerah membutuhkan keharmonisan, harmonis cara berpikir, komunikasi yang baik antar lembaga, dan mengesampingkan ego masing-masing untuk memperjuangkan kepentingan umum.
Dalam menjalankan pemerintahan dibutuhkan kearifan dan niat baik dari pemegang kekuasaan agar tercipta pemerintahan yang baik termaksud membangun hubungan satu sama lain. Sebab, menjalankan roda pemerintahan terdapat interaksi antar individu dalam menyampaikan ide-ide kemajuan daerah.
Secara aspek organisatoris, gubernur dan wakil gubernur berada di dalam kotak yang sama bukan pada kotak yang berbeda. Memiliki aturan-aturan main tersendiri.
Masyarakat sangat berharap kinerja yang dihasilkan maksimal, apalagi masa kepemimpinan AMAN belum genap 1 tahun. Sebuah hal yang wajar jika ada komunikasi birokrasi yang belum begitu cair.(***)
Penulis: Direktur Eksekutif Institute Economic Politicia dan Sekretaris Umum BADKO HMI Sultra
