PENASULTRA.COM, KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi bersama Forkompimda Sultra, menghadiri audensi dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, sehubungan dengan perkembangan pandemi Covid-19 di Sulawesi, khususnya Sulawesi Tenggara.
Rapat Koordinasi itu dilaksanakan secara video konferesi di Ruang Merah Putih, Rujab Gubernur Sulawesi Tenggara, Jumat 13 Agustus 2021. Rakor ini untuk menyatukan data dan melakukan evaluasi terhadap sejumlah indikator temuan lapangan seputar pelaksanaan Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Sulawesi.
78,3 Juta Orang Telah Divaksin
Dalam video konferensi tersebut, dijelaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, mengenai 78,3 juta orang telah mendapatkan vaksinasi Covid-19 per 11 Agustus 2021, dari total yang ditargetkan pemerintah yaitu 208 juta orang.
“Pemerintah akan meningkatkan target vaksinasi menjadi 2 juta sampai 2,5 juta suntikan per hari,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Lebih lanjut pada rapat koordinasi tersebut, Menko Perekonomian Airlangga menuturkan pemerintah meningkatkan target vaksinasi hingga 2,5 juta suntikan per hari, demi mencapai herd immunity (kekebalan kelompok) sekaligus melindungi masyarakat yang paling rentan.
Hasil penerapan PPKM, khususnya Level 4, menunjukkan korelasi kuat antara mobilitas masyarakat dan perkembangan jumlah kasus konfirmasi dan kasus aktif. Semakin besar penurunan mobilitas indeks komposit maka semakin besar juga penurunan kasus sehingga jika mobilitas masyarakat bisa ditekan maka semakin besar kecenderungan terjadinya penurunan jumlah kasus. Meski demikian, indikator lain seperti situasi perawatan, BOR dan konversi tempat tidur Covid-19 menunjukkan tren perbaikan.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pun meminta kepada pemerintah daerah untuk segera mengonversi tempat tidur rumah sakit hingga 40 persen dari total kapasitas tempat tidur di rumah sakit. Pemerintah daerah juga diminta untuk memastikan seluruh rumah sakit mengisi laporan harian oksigen melalui SIRS Online dan mengkoordinasikan kebutuhan oksigen dengan Kementerian Kesehatan.
“Pemerintah mengantisipasi dan segera mengirimkan tambahan bantuan oksigen karena berdasarkan laporan masih ada daerah yang mengalami kekurangan pasokan oksigen,” jelas Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Pemerintah turut mempercepat program vaksinasi di sejumlah wilayah di Sulawesi yang selama minggu keempat Juli sampai minggu keempat Agustus 2021 akan didistribusikan sebanyak sejuta lebih dosis. Jumlah vaksin itu akan ditambah stok yang masih ada di pemerintah daerah sehingga jumlah dosis yang akan disuntikan selama Agustus 2021 ini sekitar 2,1 juta dosis.
Rapat Koordinasi Evaluasi Perkembangan Covid-19 dan Tindak Lanjut PPKM di Pulau Sulawesi dalam Monitoring dan Evaluasi PPKM Luar Jawa dan Bali, ini yang dikoordisikan per 13 Agustus 2021 terungkap sejumlah data rata-rata seminggu sebelumnya (7DMA). Empat (4) daerah di Sultra yang mencatatkan 100% target capaian testing, yakni Konawe Utara, Konawe, Kota Kendari, dan Wakatobi yang tertuang dalam Inmendagri No. 31 dan 32 Tahun 2021
Kabupaten Konawe Utara, dari 973 target testing harian, pada 12 Agustus ada 377,0 (7DMA) atau 38,7% capaian. Kabupaten Konawe dari 1.246 target testing harian, tercatat 37,7 (7DMA) ditanggal yang sama, atau 3,0% capian. Kota Kendari dari 6.027 target testing harian, 157,9 (7DMA) atau 2,6% capaian, dan Kabupaten Wakatobi dari 1.029 target testing harian, tercatat 2,9 (7DMA) atau 0,3% capaian.
Ketersediaan obat Covid-19 di Sulawesi ikut dibahas dalam rapat ini. Dari enam provinsi, Sulawesi Selatan kasus aktif terbanyak dengan 11.894. Sedangkan Sulawesi Tenggara menempati urutan ke empat dengan 2.965 kasus aktif. Stok obat untuk jenis Oseltaminir, Favipiravir, Remdesivir, Tocilizumad 400mg/20ml, dan Multivitamin aman. Stok Kemenkes di atas 20% atau 20.000 unit. Kebutuhan tersebut dihitung berdasarkan kasus aktif, proposi tingkat keparahan, dan jumlah obat yang diperlukan untuk 1 (satu) siklus pengobatan per pasien (-10 hari)
APBN Bekerja Begitu Keras
Sementara itu, dalam konferensi video tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan crash program piutang negara atau keringanan utang merupakan bentuk bantuan pemerintah dalam meringankan beban utang akibat adanya dampak pandemi Covid-19 terutama bagi para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) maupun perorangan.
Menkeu Sri Mulyani juga menyampaikan crash program piutang negara juga merupakan program pemulihan ekonomi nasional terutama saat pandemi Covid-19 saat ini. Dengan adanya PPKM yang sudah diterapkan lebih dari satu bulan ini, tentunya sangat memukul kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat mengalami tekanan tidak hanya dari sisi kesehatan tetapi juga pada sisi pendapatan yang menurun.
“Pembatasan kegiatan masyarakat tentunya berpengaruh pada pendapatan masyarakat. Ini merupakan tantangan yang luar biasa,” kata Menkeu Sri Mulyani.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bekerja begitu keras untuk bisa terus membantu masyarakat dalam situasi dan sungguh-sungguh tidak biasa atau luar biasa ini. Namun Menkeu Sri Mulyani berharap, kepada semua jajaran pemerintahan agar pandemi ini tidak dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan kegiatan, tugas, dan tanggungjawabnya.
“Kita harus tetap semangat dan terus melakukan berbagai inovasi, ide-ide baru, dan terus meningkatkan daya, dedikasi, dan kreasinya untuk menjalankan tugas negara,” kata Menkeu Sri Mulyani.
Menanggapi sejumlah paparan indikator PPKM di wilayah Sulawesi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, kepada para gubernur agar terus menekan angka penularan sehingga tercapai herd immunity, Menkeu Sri Mulyani membahas Program PEN yang akan menjadi Instrumen Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi di Indonesia.
Realisasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 sampai dengan 6 Agustus mencapai Rp320,38 Triliun atau 43% dari pagu Rp744.77 Triliun. Di Bidang Kesehatan yang baru terealisasi sekitar 32%, Program Prioritas terealisasi 41.0%, Dukungan UMKM dan Koperasi sebesar 34,4%, Perlindungan Sosial terealisasi 50,8%, dan yang terbesar serapannya 81,4% adalah Insentif Usaha.
Di sisi lain Realisasi Belanja Kesehatan Earmark TKDD, secara Nasional (atau Earmarked DAU/DBH, DID, Dana Desa, dan BOK) untuk penanganan Covid-19 baru terserap 37,33%.
Realisasi Pemulihan Ekonomi Daerah (PED) pada enam provinsi di wilayah Sulawesi masih rendah, baru sebesar 5,66%. Dari Laporan Realisasi Dukungan Pemulihan Ekonomi Daerah per 13 Agustus 2021, berasal dari 514 Pemda, Provinsi Sulawesi Tenggara baru merelisasikan Pemulihan Ekonomi Daerah sebesar 9,32% karena dampak PSBB.
Sehingga, menurut Menkeu Sri Mulyani, catatan Rekapitulasi Penerima Bansos Pusat dan BPUM di Provinsi Sultra sampai dengan 6 Agustus 2021, berjumlah 127.729 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan PKH, 166.410 KPM perima bantuan sembako, 118.978 KPM menerima BST, 96.192 KPM menerima BLT Desa, 48.596 KPM menerima 48.596 BPUM, 52.447 KPM menerima bantuan Pra Kerja.
Editor: Husain
