PENASULTRA.COM, KENDARI – Forum Kajian Pemerhati Lingkungan (FKPL) menggelar aksi demonstrasi di depan Polda Sultra terkait adanya dugaan tambang ilegal yang dilakukan oleh PT Waja Inti Lestari (PT WIL) dan PT Putra Babarina Sulum (PT PBS) pada Kamis, 4 Desember 2020.
Pasalnya, aktivitas penambangan ilegal yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut dinilai sudah meresahkan masyarakat setempat.
Diketahui, PT WIL berlamat di Kelurahan Wolo, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dengan Nomor: SK, 815/Menhut-II/2013 dari menteri kehutanan Republik Indonesia seluas 40, 04 Hektar terletak di Tanjung Ladongi.
Ironisnya, PT WIL diduga melakukan operasi produksi Biji Nikel di luar IPPKH yaitu di Tanjung Karara dan Tanjung Baja.
Padahal, sesuai dengan Pasal 134 Ayat 2 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan batu bara menyebutkan bahwa kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang sebelum memperoleh izin dari istansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hal ini juga dipertegas pada pasal 50 ayat 3 huruf G Jo Pasal 38 ayat 3 Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang kehutanan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau Eksplorasi atau Eksploitasi bahan tambang di kawasan hutan, tanpa IPPKH dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.