oleh

Target Rp17,8 Miliar Tahun Ini, BPR Bahteramas Kendari Sasar Kredit Konsumtif

Pesona Kota Kendari

PENASULTRA.COM, KENDARI – Tahun ini, Bank Penkreditan Rakyat (BPR) Bahteramas Kendari fokus pada peningkatan kredit konsumtif. Hal itu dilakukan agar kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) yang sempat melambung di 2018 bisa ditekan.

Direktur BPR Bahteramas Kendari, Arthur mengungkapkan, rata-rata kredit yang bermasalah pada tahun lalu adalah Kredit Modal Kerja (KMK). Dimana, sampai pada Desember 2018, angka kredit macet mencapai 16,8 persen.

Untuk menekan kredit macet, salah satu strategi yang dilakukan pihaknya yaitu dengan melempar kredit di sektor yang lancar, yakni kredit konsumtif. Sebab kredit macet merupakan perbandingan antara kredit bermasalah dengan kredit lancar.

Baca Juga:  BNI Syariah Minta JES Menjadi Pelopor Insan Hasanah

“Kita lempar kredit sebanyak mungkin, tapi yang lancar. Supaya pembaginya kurang dan NPL berkurang,” ungkap Arthur saat dijumpai di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Arthur memaparkan, berdasarkan rencana bisnis tahun ini, target kredit tersalurkan sebanyak Rp17,8 miliar. Target tersebut meningkat Rp4 miliar dari realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp13,8 miliar.

Pada Januari 2019, pihaknya sudah memperoleh nasabah sebanyak 200 orang dengan total kredit konsumtif tersalurkan Rp1,9 miliar.

“Jadi sudah mencapai 9,4 persen dari target yang ditetapkan tahun ini,” beber Arthur.

Ia menambahkan, platform kredit konsumtif berkisar antara Rp8 juta sampai Rp15 juta. Sedangkan KMK sebesar Rp75 juta sampai Rp200 juta.

Baca Juga:  OJK Sultra Minta Perbankan Maksimalkan Layanan Keuangan

Untuk itu, yang menjadi sasaran kredit konsumtif tahun ini adalah pegawai pemerintah provinsi (Pemprov). Sebab, pihaknya diberi kepercayaan sebagai bank yang menyimpan Tunjangan Penaikan Penghasilan (TPP) PNS provinsi yang jumlahnya kurang lebih delapan ribu orang.

“Saya berikan kredit Rp8 juta sampai Rp15 per orang dan itu saya potong TPP-nya Rp800 ribu per bulan selama satu tahun. Karena TPP mereka itu Rp1 juta perbulan,” urainya.(b)

Penulis: La Ode Muh. Faisal
Editor: Ridho Achmed

NEWS FEED